Dari kiri: Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Bapenas Sofyan Djalil dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin saat meninjau tambang terbuka Grasberg PT Freeport Indonesia, di Timika, Papua, 19 September 2015. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan mendukung langkah PT Freeport Indonesia untuk terus berinvestasi di Tanah Air. Pemerintah sedang mencari cara agar keputusan bisa diambil tanpa menabrak peraturan serta tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Yang paling dibutuhkan dan ditunggu mereka adalah keputusan mengenai investasi tersebut yang saat ini kita belum ambil keputusan karena masih terkendala peraturan pemerintah (PP)-nya tidak memungkinkan,” tutur Sudirman, saat bertandang ke lokasi tambang Freeport, sebagaimana dikutip dari laman resmi ESDM, Senin, 21 September 2015.
Peraturan yang dimaksud Sudirman adalah PP Nomor 77 Tahun 2014 yang mengatur batas waktu paling cepat untuk perpanjangan kontrak mineral dan batu bara (minerba) adalah dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum perjanjian berakhir. Ternyata, dalam kajian sementara Kementerian, waktu tersebut menghambat investasi, utamanya yang bernilai besar seperti pertambangan bawah tanah Freeport.
Revisi aturan ini masuk dalam paket kebijakan ekonomi versi Kementerian ESDM. Rencananya perubahan bakal memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun. Sedangkan untuk mineral nonlogam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.
Setelah 30 tahun, kontrak karya Freeport bakal habis pada 2021. Perjanjian ini adalah kerja sama kedua sejak perusahaan beroperasi di Tanah Air untuk pertama kalinya pada 1967.
Sebagaimana diketahui, Freeport sedang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian, yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat ini juga menyatakan kesanggupannya beralih skema kerja sama dari kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus.
Sudirman mengklaim upayanya didukung Presiden Joko Widodo. "Freeport bukan merupakan pengecualian, Freeport harus didukung supaya operasinya berlanjut,” katanya.
