TEMPO.CO, Jakarta - Bali bersiap membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaraan, dan perizinan minuman beralkohol.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan peraturan itu akan dibuat menyusul rencana Kementerian Perdagangan melakukan revisi aturan terkait perdagangan minuman beralkohol, sebagai salah satu paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, daya saing industri serta investasi di tengah kelesuan ekonomi.

“Kami akan koordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota begitu aturan deregulasi terbit. Pemprov dan daerah akan duduk bersama membahas masalah ini,” ujarnya, Rabu (16 September 2015).

Sudikerta menyatakan Bali menyambut positif wacana pemerintah dan menilai pemerintah pusat memahami keadaan Bali yang merupakan destinasi pariwisata dunia.

Bahkan, kata dia, Pulau Dewata sebetulnya mengusulkan agar Bali dikecualikan dari aturan perdagangan minuman beralkohol yang sempat dikeluarkan di era Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel.

BISNIS