TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) menyatakan siap menyerap timah ilegal hasil tambang rakyat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut karena kebocoran timah di Bangka Belitung justru menguntungkan pihak asing.
"Sekarang ini tidak mungkin menyetop mereka (tambang ilegal). Daripada luar negeri yang untung mending kita serap. Itu argumentasi saya," ujar Ketua AETI Jabin Sufianto, pada acara Tin Conference & Exhibition, di hotel Pullman, Central Park, Jakarta, Senin, 14 September 2015.
Jabin mengaku memiliki data kebocoran timah yang dinilai telah menguntungkan pihak asing karena tidak ditampung secara domestik. "Waktu kunjungan Presiden Jokowi ke Bangka Belitung, ia meminta melegalkan tambang inkonvensional (TI). Dari situ saja sudah terbaca tujuannya ke mana," ujar dia.
Namun pernyataan Jabin dibantah oleh Sekretaris Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk Agung Nugroho. Menurut Agung, Jokowi tidak pernah mengatakan akan melegalkan tambang rakyat ilegal.
"Presiden Jokowi mengatakan untuk membina tambang rakyat, bukan melegalkan yang ilegal. Ada hal yang harus dipahami. Yang dimaksud dengan legal di sini adalah untuk perizinan dan alat," ujar dia.
PT Timah, kata Agung, tidak akan menerima hasil timah ilegal meski beroperasi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT Timah sendiri.
"Kalau kita terima, itu berarti kita ikutan ilegal. Tambang rakyat perlu dibina. Jangan semata-mata memikirkan perut rakyat. Tapi alangkah baiknya jika perut rakyat itu kita isi yang legal," ujarnya.
