TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta lembaganya memberikan rekomendasi percepatan swasembada daging sapi. Menurut Rauf, Kalla meminta agar kelangkaan daging sapi seperti kemarin tidak kembali terjadi.

"Kami sampaikan soal daging. Tapi kami tidak bicara soal kartelnya, ini lebih banyak bicara soal kebijakan," kata Rauf, di Kantor Wakil Presiden, Senin, 14 September 2015. "Ada kebijakan pemerintah yang ingin mencapai target swasembada yang menurut kami sangat agresif."

Rauf mengatakan percepatan swasembada pangan permintaan Kalla yang sangat agresif, sulit dilakukan jika tidak dibarengi dengan perhitungan peningkatan produksi sapi lokal. Apalagi, kata dia, jika ada kekurangan stok daging pemerintah malah mengandalkan impor.

Rauf berkaca dari kebijakan swasembada yang dicanangkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai Presiden. Saat itu, kata Rauf, di periode kedua kepemimpinannya, SBY merencanakan program swasembada daging selama lima tahun pada 2009-2014. Namun, rencana itu gagal lantaran tiap tahunnya, Indonesia masih impor 60 persen dari seluruh kebutuhan daging sapi.

"Jika ingin swasembada. Maka tahun ini sampai dengan lima tahun berikutnya, Indonesia harus bisa menghilangkan ketergantungan impor tiap tahunnya 10 persen," kata dia. "Lalu dibagi dengan peningkatan populasi daging sapi lokal."

Rauf menyarankan kepada Kalla dan Presiden Joko Widodo agar tak terlalu memaksakan kehendak swasembada daging. Apalagi, targetnya jangka pendek hanya lima tahun. "Lebih baik dibuat jangka panjang. Bisa saja sepuluh tahun targetnya. Itu lebih bisa realistis," ujarnya.

REZA ADITYA