TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menanggapi adanya keraguan mengenai dampak paket kebijakan ekonomi September 1 yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 9 September 2015. Darmin menyatakan keraguan itu wajar. "Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti ada komentar seperti itu, itu standar," kata Darmin di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jumat, 11 September 2015.

Darmin juga mengakui bahwa banyak kalangan yang meragukan paket kebijakan yang masih bersifat umum. ‎Mereka menilai bahwa yang paling penting dari kebijakan ekonomi adalah implementasinya. Darmin pun menyatakan pemerintah akan benar-benar merealisasikan poin-poin kebijakan yang sudah diluncurkan tersebut.

Saat ini, kata Darmin‎, pemerintah tengah menyederhanakan beberapa regulasi untuk memperbaiki fundamental perekonomian dan memperluas investasi. Salah satu dampak yang bisa dirasakan adalah dalam hal impor. "Nanti importir tidak perlu memiliki angka pengenal, soalnya sudah online. Ini membuat pekerjaan yang tadinya berminggu-minggu bisa selesai dalam beberapa menit."
‎
Selain itu, akan ada pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk impor. Distribusi produk antar pulau pun nantinya diklaim akan semakin cepat karena akan dibangun pusat distribusi berikat.‎ "Dari sekitar 154 regulasi, saat ini yang sudah diproses sekitar 134," kata Darmin.

Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga paket kebijakan untuk merespons kondisi ekonomi global. Paket bernama September I berisi upaya pemerintah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian usaha; mempercepat implementasi proyek strategis dengan menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang, serta memperkuat peran kepala daerah; dan meningkatkan investasi di sektor properti.

FAIZ NASHRILLAH‎