1.300 Pekerja PLTU Celukan Bawang Tunggu Kontrak Baru

Reporter

Jumat, 11 September 2015 09:14 WIB

Pekerja katering pesawat terbang Domestik dan Internasional PT Aerowisata Catering Service melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja, di depan Istana Negara, Jakarta, 27 Agustus 2015. Dalam aksi tersebut mereka mendeksak perusahaannya PT Aerofood Indonesia untuk melaksanakan program pemerintah memberikan Remunerasi karyawan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Buleleng - Sekitar 1.300 pekerja lokal di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali, terancam kehilangan pekerjaan karena kontraknya habis pada akhir tahun 2015.

"Kami masih menunggu kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dari empat perusahaan yang mengelola PLTU Celukan Bawang, mengingat pada peralihan tahap kontruksi menuju tahap pengoperasian, PLTU akan kembali membuka lowongan kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Buleleng Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan di Singaraja, Jumat, 11 September 2015.

Ia mengatakan pihaknya saat ini rutin berkoordinasi dengan pihak pengelola mengenai kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses pengoperasian PLTU pertama di Pulau Dewata itu. "Kami menunggu kualifikasi yang mereka butuhkan seperti apa. Jika sudah diberikan, nanti disiapkan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan. Dan bagi yang ingin melanjutkan lagi, akan kami latih dulu, terutama bahasa Mandarin, biar nanti siap kerja," ujarnya.

Namun lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya tidak dapat banyak membantu para pekerja lokal yang terancam tidak diperpanjang kontraknya dan tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan pengelola PLTU tersebut.

"Nanti disesuaikan dengan kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau tidak sesuai kami tidak bisa paksakan karena itu hal perusahaan melakukan pemberhentian ketika habis kontrak yang telah disepakati bersama," katanya.

Sementara itu, disinggung terkait pekerja lokal yang gajinya masih di bawah Upah Minimun Kabupaten (UMK), pihaknya akan kembali melakukan pengecekan lebih lanjut karena selama ini belum menerima laporan dari pekerja lokal.

"Kami akan kembali telusuri ke lapangan karena selama ini para pekerja lokal di sana tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada kami," kata Dwi Priyanti.

Sementara itu, Samani, seorang petugas keamanan di China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC) di PLTU setempat merasa cemas sejak beberapa pekan terakhir karena masa kontrak habis di perusahaan asal Tiongkok tersebut.

Ia mengatakan selama ini belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak dari perusahaan yang mempekerjakannya tersebut. Ia khawatir kontrak kerjanya tidak diperpanjang dan akan menjadi pengangguran.

Ia menuturkan jika kontrak kerja tidak diperpanjang, ia kembali kesulitan untuk mencari kerja, mengingat tidak memiliki ijazah perguruan tinggi.

Sebelum bekerja di PLTU, sehari-hari bekerja serabutan dan tidak sedikit rekannya yang bernasib sama dengan dirinya, sebagian besar pekerja lokal.

Lebih lanjut, ia berharap masih dipekerjakan di PLTU dengan gaji cukup, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika posisi pekerjaannya sebagai petugas keamanan tidak dipergunakan, dapat ditempatkan di posisi lain. "Itu harapan saya pribadi, sehingga tidak menganggur di kemudian hari," ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

Survei Buktikan Jobseeker dengan Keterampilan AI Lebih Laku di Pasar Tenaga Kerja

6 hari lalu

Survei Buktikan Jobseeker dengan Keterampilan AI Lebih Laku di Pasar Tenaga Kerja

Keterampilan menguasai AI semakin dicari oleh perusahaan di skala global. Belum diimbangi skema pendidikan yang tepat.

Baca Selengkapnya

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

13 hari lalu

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

40 hari lalu

Top 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI

Baca Selengkapnya

Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

41 hari lalu

Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

43 hari lalu

Jerman Krisis Tenaga Kerja, Minta Pelajar Sopiri Trem

Jerman sedang mengalami krisis tenaga kerja sehingga meminta anak muda magang menjadi sopir trem.

Baca Selengkapnya

Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

45 hari lalu

Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

54 hari lalu

Sandiaga Uno: Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Capai Rp 1,4 Triliun

Menteri Sandiaga Uno menyebut nilai tambah ekonomi kreatif mencapai Rp 1,4 triliun. Melampaui target.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

7 Maret 2024

Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen

Jokowi mengklaim kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen.

Baca Selengkapnya

Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

29 Februari 2024

Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Selengkapnya

Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

20 Februari 2024

Apa Itu Tenaga Honorer? Ini Pengertian dan Perbedaannya dengan PPPK

Tenaga honorer merupakan bagian integral dari struktur tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor publik.

Baca Selengkapnya