TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menilai sebagian besar proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2015, khususnya pada semester pertama, tidak terealisasi dengan baik.
"Dalam program pemerintah, ada pembenahan infrastruktur di Simpangan Depok dan di kawasan Tole Iskandar. Tapi, sampai saat ini, belum terealisasi. Padahal warga Depok sangat menunggu perubahan jalan itu," ujar anggota Badan Anggaran DPRD Depok, Bernhard, Selasa, 8 September 2015.
Dia berharap Pemerintah Kota Depok bisa memanfaatkan APBD perubahan yang sebagian besar meningkat buat masyarakat banyak.
Anggota Fraksi Partai Hanura itu mengatakan APBD perubahan tersebut mengisyaratkan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa ditunda mengingat penyerapan anggaran harus segera dituntaskan pada 2015.
Dia juga meminta kalangan organisasi perangkat daerah (OPD) bisa memaksimalkan anggaran dan tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang besar seperti tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 756 miliar.
"Jangan sampai gagal lelang menjadi alasan serapan anggaran tidak dimaksimalkan dengan baik yang menjadikan silpa membengkak," ujarnya.
Dia mendorong kalangan OPD untuk konsisten dalam penyerapan anggaran. "Jangan bilang, setiap OPD tidak berani menggelar kegiatan."
