TEMPO.CO, Surabaya – Lesunya perekonomian di Indonesia ternyata tidak menjadi perhatian utama pebisnis asal Inggris. Kamar Dagang dan Industri Inggris (The British Chamber of Commerce) di Indonesia lebih menekankan pada kemudahan berinvestasi.

“Pebisnis Inggris lebih fokus pada kemudahan dalam berbisnis di Indonesia karena ini bukanlah pasar yang mudah untuk dimasuki,” kata Direktur Eksekutif BritCham di Indonesia Chris Wren di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis malam, 3 September 2015.

Kemudahan berinvestasi itu, kata Wren, salah satunya dimiliki Surabaya. Ia menceritakan pengalaman seorang anggota BritCham bahwa betapa mudahnya membangun jejaring dan berbisnis di Kota Pahlawan. “Ada sebuah perusahaan Inggris yang berencana membuka cabang di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Hasil yang didapatkan, Surabaya adalah kota yang paling kooperatif,” ujarnya.

Wren menyebutkan beberapa faktor kunci yang membuat Surabaya paling dilirik. “Orang-orang banyak bertanya, mengapa memilih Surabaya? Kota ini mudah dalam urusan perizinan, ramah, punya sumber daya manusia (SDM) yang baik, harga tanah yang masih cukup terjangkau, akses kepada bahan baku yang mudah. Kota ini berkembang dengan positif, secara logistik masuk akal,” ujarnya.

Khusus mengenai SDM, BritCham mengaku telah menjalin kerja sama dengan Kota Surabaya. Karena Inggris memiliki reputasi yang bagus dalam bidang pendidikan, pihaknya berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. “Kami menaruh pertimbangan bagus terhadap kualitas SDM yang dimiliki Kota Surabaya dalam bidang infrastruktur dan arsitektur, sektor finansial, perbankan, dan asuransi,” katanya.

Berdasarkan survei yang dilakukan BritCham dan Badan Kordinasi Penanaman Modal pada 2012-2013, Surabaya menempati urutan pertama (24 persen) sebagai lokasi yang paling diminati untuk ekspansi usaha di luar Jakarta.

Di bawah Surabaya ada Bali (16 persen), Kalimantan (16 persen), Sumatera (13 persen), dan Medan (10 persen). Hal itu sejalan dengan meningkatnya Business Confidence Index (BCI) pada 2014 terhadap kepemimpinan pemerintahan Indonesia terkait dengan pembentukan kembali potensi ekonomi.

ARTIKA RACHMI FARMITA