TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan kekhawatirannya akan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sudah memasuki titik krisis, bahkan berpotensi mengalami krisis.
"Kondisi kritis ini butuh penanggulangan cepat dan tepat supaya tidak sampai mengalami titik krisis seperti 1998,” kata Enny Sri Hartati, Direktur Indef, saat memaparkan "Jurus Memitigasi Potensi Krisis Ekonomi" di kantor Indef, Pejaten Timur, Rabu, 2 September 2015.
Kondisi perekonomian saat ini, menurut Enny, sedang dalam masalah. Ini terlihat dari realita di lapangan, yaitu nilai inflasi makanan atau kebutuhan pokok pada Agustus masih mencapai 0,91 persen (month to month) atau 9,26 persen (year on year) serta tingkat pemutusan hubungan kerja dan pengangguran sudah mencapai lebih dari 100 juta orang.
Enny menekankan seluruh pemangku jabatan dan kepentingan harus memiliki sense of crisis.
"Kita saat ini sedang dalam masalah, bukan dalam kondisi yang baik-baik saja," ujar Enny.
Menurut Enny, keterpaduan antara kebijakan fiskal dan moneter pun harus mrngerucut kepada dua hal, yaitu mengembalikan daya beli masyarakat dan kembali berfokus menggerakkan sektor riil supaya PHK dan pengangguran tidak bertambah kembali.
GHOIDA RAHMAH
Berita terkait
Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II
1 hari lalu
Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.
Baca SelengkapnyaBPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015
2 hari lalu
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
13 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaEkonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
16 hari lalu
Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif
17 hari lalu
Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.
Baca SelengkapnyaImbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia
21 hari lalu
Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaEkonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
48 hari lalu
Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaImbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun
48 hari lalu
Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca SelengkapnyaTarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara
49 hari lalu
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaIndef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok
49 hari lalu
Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.
Baca Selengkapnya