KERETA CEPAT: Hasil Studi Kelayakan Jepang Vs Cina (Bag. 3)

Reporter

Editor

Anton Septian

Sabtu, 15 Agustus 2015 10:35 WIB

Seorang karyawan bekerja pada tahap akhir perakitan kereta CRH380B, model kereta kecepatan tinggi, di pabrik Tangshan Railway Vehicle China, di Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok, 11 Februari 2015. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jepang dan Cina berebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jepang sudah melakukan studi kelayakan (feasibility study) sejak 2011 dan baru rampung Maret lalu. Adapun Cina baru mulai tahun ini dan selesai dalam waktu lima bulan. Ini hasil studi kelayakan mereka.

Jepang
- Nilai proyek: Rp 60,79 triliun.
- Panjang rel: 140 kilometer.
- Lintasan: Dukuh Atas (Jakarta)-Gedebage (Bandung).
- Jumlah stasiun: delapan.
- Kecepatan maksimum: 320 kilometer per jam.
- Skema pembiayaan: 75 persen pinjaman lunak Jepang, bunga 0,1 persen, tenor 40 tahun, dan 10 tahun grace period. Pemerintah mengeluarkan 16 persen untuk pembebasan lahan, pajak, layanan teknis, dan manajemen. Sisa 10 persen dari SPV (operator kereta cepat).
- Rencana proyek: Konstruksi 2016, test-run 2019, dan pengoperasian 2021.

Cina
- Nilai proyek: US$ 5,5 miliar (sekitar Rp 71,5 triliun).
- Panjang rel: 150 kilometer.
- Jalur: Halim Perdanakusuma (terhubung dengan Manggarai dan Gambir)-Bandung
- Jumlah stasiun: delapan.
- Kecepatan maksimum: 300 kilometer per jam.
- Skema pembiayaan: BUMN mendapat pinjaman 60 persen dari total biaya proyek, tenor 40 tahun, grace period 10 tahun, dan bunga 2 persen. Skema pembebasan lahan belum ditentukan.
- Rencana proyek: Mulai konstruksi Agustus atau September 2015, selesai 2018.

Sebelas Konsultan Calon Penilai Studi Jepang Vs Cina
- AECOM, Amerika Serikat.
- ALG, Inggris.
- ARUP, Inggris.
- Boston Consulting Group, Amerika Serikat.
- Colas Rail, Inggris.
- KPMG, Belanda.
- McKinsey, Amerika Serikat.
- Royal Haskoning, Belanda.
- Salini Impregilo, Italia.
- TYPSA, Spanyol.
- T.Y.Lin International Pte Ltd, Singapura.

KHAIRUL ANAM
SUMBER: WAWANCARA | DOKUMEN

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

16 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya