TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berharap pemerintah berhemat dan tak menggelontorkan anggaran negara untuk penambahan modal negara (PMN) di badan usaha milik negara (BUMN) pada APBN 2016. PMN dinilai tak efektif dan hanya menghamburkan uang negara secara sia-sia.

"Saya kira PMN tak perlu dijadikan prioritas," ujar anggota Komisi XI, Wilgo Zainar, pada Jumat, 14 Agustus 2015. Menurut politikus Fraksi Gerindra ini, anggaran PMN tak efektif karena rumitnya proses pencairan.

Menurut data Kementerian Badan Usaha Milik Negara, hingga Juli 2015, realisasi pencairan PMN baru terealisasi Rp 7,1 triliun dari total yang dianggarkan sebesar Rp 32,27 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan sulitnya pencairan PMN karena harus berdasarkan izin dan penerbitan peraturan pemerintah yang butuh proses panjang. "Agustus-Desember diusahakan terealisasi semua," ujar Rini beberapa waktu lalu di Kementerian Keuangan.

Terlambatnya pencairan PMN, kata Wilgo, membuat anggaran negara defisit. Ini, menurutnya, mendorong pemerintah mengambil jalan pintas dengan meminjam dana luar negeri.

Karena itu, Wilgo menyarankan ada realokasi anggaran PMN ke pos-pos pembangunan secara langsung. "Defisit anggaran berpotensi besar semakin melebar karena tak ada sumber penerimaan negara yang bisa diandalkan," katanya. "Melihat situasi kini, penerimaan pajak 90 persen saja sudah bagus," ujar Wilgo lagi.

Pada 2016, Jokowi ingin target pajak naik menjadi Rp 1.565,8 triliun dari Rp 1.294,2 triliun. Padahal realisasi pajak hingga Juli 2015 baru mencapai Rp 517,6 triliun atau sebesar 40 persen.

Adapun asumsi makro RAPBN 2016 ditetapkan pemerintah dengan belanja negara menjadi Rp 2.200 triliun dengan defisit Rp 222,5 triliun dari Rp 1.984 triliun dengan defisit Rp 273,2 triliun pada tahun 2015. "Defisit akan semakin besar jika target pajak tak terpenuhi dan penggelontoran PMN besar-besaran," kata Wilgo.

ANDI RUSLI