TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan masing-masing kabupaten/ kota dapat memiliki unit khusus pengelola lumpur tinja untuk menangani limbah domestik guna mengejar target akses universal sanitasi layak di 2019.

Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rina Agustin mengatakan tingkat kesadaran mayarakat terhadap pentingnya sanitasi masih sangat minim. Hal tersebut tercermin dari rendahnya prasarana sanitasi di daerah.

Pencaipaian akses sanitasi layak hingga akhir 2014 lalu tercatat baru mencapai 61%, itu pun umumnya terfokus di kota-kota. Sementara itu, kondisi di sejumlah daerah menunjukkan lebih dari 50% masyarakat masih BAB sembarangan.

Rina mengatakan, dari realisasi capaian 61% akses sanitasi layak saat ini, hanya 3% yang dilayani melalui perpipaan. Adapun 59% lainnya membangun septik tank sendiri, namun tanpa jadwal rutin dan koordinasi dari pemerintah daerah untuk meyedotnya secara reguler.

Sementara itu, sejumlah septik tank konstruksinya tidak memungkinkan untuk dilakukan penyedotan. Limbah kotoran yang tidak terolah dengan baik tersebut sangat berpotensi mencemari lingkungan.

“Kita mendorong pemda supaya melakukan satu sistem pengurasan dan pengolahan secara teratur, sehingga kondisinya mau tidak mau akan lebih baik, ketimbang menunggu saja siapa yang mau menguras septik tanknya,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (11 Agustus 2015).

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Dodi Krispratmadi mengatakan hingga lima tahun mendatang, kebutuhan anggaran untuk mencapai target 100% akses sanitasi layak diperkirakan mencapai Rp275 triliun. Sementara itu, kemampuan pendanaan pemerintah melalui APBN hanya sanggup mengisi sekitar 20%.

Pencaipaian akses sanitasi layak hingga akhir 2014 lalu tercatat baru mencapai 61%. Dengan demikian, untuk mencapai target 100% akses sanitasi layak di 2019, pertumbuhan akses tahunan setidaknya mencapai 8%.

“Ini empat kali lipat dari realisasi pertumbuhan tahunan selama ini yang umumnya hanya 2%. Jelas ini target yang sangat tinggi dan butuh kerja keras untuk mencapainya,” katanya.

Sementara itu, hingga saat ini kurang dari 10 daerah yang memiliki peraturan daerah tentang pengolahan limbah rumah tangga. Hal ini relatif menyulitkan pencairan anggaran pemerintah untuk program pengolahan limbah.

Dodi mengatakan sasaran pemerintah saat ini terutama adalah untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan sanitasi wilayah. Untuk mencapai target 100% sanitasi layak, sekitar 40% pendanaannya diharapkan dari APBD setempat.

Sementara itu, menurutnya realisasi anggaran daerah untuk sanitasi selama ini kurang dari 10%. Hasilnya, dalam 35 tahun terakhir, perkembangan akses sanitasi layak tidak berkembang signifikan. Dodi mengatakan anggaran 20% dari pemerintah diharapkan dapat menjadi pancingan bagi pemda untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dan bagi masyarakat untuk lebih sadar hidup bersih.

BISNIS.COM