Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi M Hanif Dhakiri mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan direvisi sebab ada kesenjangan kepastian kerja dan sistem pesangon.
"Dalam PP ini sebenarnya pemerintah tidak mengambil langkah yang salah, tapi diakui terdapat fakta di lapangan berupa kesenjangan untuk beberapa profesi," kata Hanif memberikan sambutan dalam sosialisasi era baru BPJS Ketenagakerjaan di Palembang, Senin malam (10 Agustus 2015). Pada acara yang dihadiri Kepala BPJS Evlyn G Massasya, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan Plt Wali Kota Palembang Harnojoyo, Hanif menjelaskan kesenjangan itu berkaitan dengan kepastian kerja dan sistem pesangon untuk beberapa profesi.
Ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT BPJS Ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena banyak pekerja yang belum mendapat kepastian status pekerjaan pada suatu perusahaan. "Faktanya ada yang bekerja dengan sistemnya on dan off, kemudian untuk pemutusan hubungan kerja memang ada yang menerapkan sistem perlindungan melalui pesangon tapi kenyataan di lapangan terkadang tidak berjalan," kata dia.
Kenyataan di lapangan yakni sering dijumpai karyawan baru mendapakan pesangon setelah tiga atau empat bulan setelah PHK, atau menerima tidak penuh, tambah dia. Oleh karena itu, pemerintah akan menekankan agar PP tersebut nantinya dapat memberikan pengecualian kepada para pekerja yang terkena PHK, sehingga mereka bisa mencairkan tabungan JHT paling lambat satu bulan setelah keluar dari perusahaan tempat mereka bekerja. "Atas kesenjangan yang ada ini, dengan mengambil standar tertinggi yakni bagi kalangan PNS, maka pemerintah memastikan bahwa PP JHT akan direvisi," ujar dia.
Ia menambahkan revisi itu dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo dalam menanggapi berbagai aspirasi dari para pekerja yang merasa keberatan jika dana JHT pada BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan setelah 10 tahun bekerja, atau saat pekerja memasuki usia 56 tahun. Aturan itu berlaku bagi kepesertaan yang sudah memasuki masa lima tahun dan terkena PHK sebelum 1 Juli 2015.
Hanif menambahkan untuk para pekerja yang di PHK sebelum 1 Juli 2015 tetap bisa melakukan pencairan JHT-nya sekarang, asal pekerja itu terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan aturan yang ada.
