Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Siti Masrifah mengatakan panitia kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dibentuk pada periode sidang lalu. Panja ini bertugas membahas polemik seputar BPJS Kesehatan dan solusinya.
"Arahan panja ini adalah untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di masyarakat mulai dari aktivasi, fasilitas kesehatan, hingga e-katalog obat," kata Siti dalam diskusi di Jakarta, Ahad, 9 Agustus 2015.
Panja, kata Siti, akan turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu secara rinci persoalan apa saja yang ada terkait penerapan BPJS. Temuan panja akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disepakati di paripurna.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menargetkan rekomendasi panja akan selesai dalam satu masa persidangan. "Mudah-mudahan selesai dalam 1,5 bulan ke depan," ucap dia. "Kalau tidak selesai akan dibawa ke sidang selanjutnya."
Peneliti Sosial lembaga Prakarsa Ah Maftuchan mengingatkan agar panja tak setengah-setengah bekerja."Bagus, perlu kita dukung, jangan hangat-hangat tai ayam," ujar Maftuchan.
Maftuchan juga mendesak agar DPR melibatkan masyarakat dalam proses kerja panja. Lembaga pengawas keuangan seperti OJK dan KPK juga diminta Maftuchan turut terlibat untuk mengawasi aliran dana BPJS.
Selain itu, ia juga meminta DPR berani menegur secara tegas Dewan Jaminan Sosial Nasional. "DJSN selama ini tidak maksimal kinerjanya," ucap Maftuchan.
