TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan rencana pengairan Waduk Jatigede, Jawa Barat, harus ditunda. Ia menyatakan belum bisa memberikan jadwal pengganti pengairan waduk dari yang sebelumnya tanggal 1 Agustus 2015 mendatang.

“Belum bisa, karena belum semua data warga yang digusur selesai divalidasi,” ujar Basuki kepada Tempo, Rabu, 29 Juli 2015. Menuru Basuki, sebagian besar warga yang akan direlokasi masih belum selesai pendataannya.

Basuki memaparkan baru sekitar 2 ribu warga yang sudah melewati proses validasi dan siap diganti rugi. Pembayaran ganti rugi kepada 2 ribu warga dilaksanakan pada 26 Juni lalu. Hingga saat ini, masih ada 9 ribu warga yang sedang diproses.

Menurut Basuki, masalah pendanaan ganti rugi tidak ada masalah sama sekali. “DIPA-nya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kan sudah diisi.” Kemenpupera menyiapkan anggaran Rp 741,57 miliar untuk ganti rugi warga.

Pembangunan calon waduk terbesar kedua di Indonesia sudah menjadi warisan wacana sejak presiden pertama Sukarno di tahun 1963. Pembebasan lahan waduk seluas 4.983 hektare dan berkapasitas 980 juta meter kubik ini juga sudah berjalan sejak tahun 1982.

Setelah mandek 25 tahun lamanya, pada tahun 2007, presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono menghidupkan kembali wacana pembangunan dan pembebasan lahan. Namun akhirnya kembali mandek, dan kembali diupayakan pada masa pemerintahan presiden ketujuh Joko Widodo.

ANDI RUSLI