Begini Cara Jokowi Gaet Investor Inggris

Reporter

Editor

Grace gandhi

Selasa, 28 Juli 2015 14:15 WIB

PM Inggris, David Cameron (kiri), disambut oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Istana Negara, Jakarta, 27 Juli 2015. AP/Dita Alangkara

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia memanfaatkan pertemuan dengan pemerintah Inggris untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan memberikan daftar kebutuhan proyek infrastruktur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago memberikan buku public-private partnership (PPP) ke Menteri Perdagangan dan Investasi Inggris Francis Maude.
"Mereka seneng sekali pas kami kasih list project itu," kata Andrinof saat ditemui di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2015.

Tawaran kerja sama PPP pemerintah mengerucut pada proyek-proyek prioritas, antara lain pembangkit listrik, infrastruktur, dan transportasi umum, seperti kereta api.

Andrinof mengatakan kedatangan rombongan pengusaha, menteri, serta Perdana Menteri Inggris ini merupakan kunjungan serius yang berfokus pada bisnis dan perdagangan. Karena itu, dia yakin Inggris akan menindaklanjuti tawaran investasi tersebut. Apalagi Inggris berpengalaman dalam menjalankan investasi dengan skema PPP.

Menurut Andrinof, pertemuan dengan pejabat dan pengusaha Inggris berlangsung singkat, tapi efektif dan produktif. Pembicaraan langsung mengidentifikasi penawaran dan penjajakan sektor-sektor yang diminati Inggris.

Andrinof mencontohkan, Inggris menawarkan fasilitas stadion olahraga yang diperlukan untuk menggelar Asian Games. Perdana Menteri David Cameron juga membicarakan kompetensi negaranya yang teruji dalam pembangunan 20 terowongan di London dan sekitarnya.

"Pertemuan ini nanti ditindaklanjuti technical meeting pengusaha Inggris dengan pengusaha Indonesia serta pengusaha Inggris dengan pemerintah," katanya.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Mendag: Potensi Perdagangan dengan Inggris Sangat Besar

22 Agustus 2023

Mendag: Potensi Perdagangan dengan Inggris Sangat Besar

JETCO diharapkan dapat ditingkatkan menjadi perjanjian dagang

Baca Selengkapnya

Mendag Optimistis JETCO Dorong Perdagangan Indonesia-Inggris

6 Juni 2023

Mendag Optimistis JETCO Dorong Perdagangan Indonesia-Inggris

Dua negara sedang berdiskusi menetapkan tanggal pertemuan JETCO ke-2.

Baca Selengkapnya

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

RI-Inggris Kerja Sama Transportasi Rendah Karbon, Nilainya Rp 162 Miliar

6 Juli 2022

RI-Inggris Kerja Sama Transportasi Rendah Karbon, Nilainya Rp 162 Miliar

Transportasi perkotaan rendah karbon akan dikembangkan di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya