TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia memanfaatkan pertemuan dengan pemerintah Inggris untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan memberikan daftar kebutuhan proyek infrastruktur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago memberikan buku public-private partnership (PPP) ke Menteri Perdagangan dan Investasi Inggris Francis Maude.
"Mereka seneng sekali pas kami kasih list project itu," kata Andrinof saat ditemui di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2015.
Tawaran kerja sama PPP pemerintah mengerucut pada proyek-proyek prioritas, antara lain pembangkit listrik, infrastruktur, dan transportasi umum, seperti kereta api.
Andrinof mengatakan kedatangan rombongan pengusaha, menteri, serta Perdana Menteri Inggris ini merupakan kunjungan serius yang berfokus pada bisnis dan perdagangan. Karena itu, dia yakin Inggris akan menindaklanjuti tawaran investasi tersebut. Apalagi Inggris berpengalaman dalam menjalankan investasi dengan skema PPP.
Menurut Andrinof, pertemuan dengan pejabat dan pengusaha Inggris berlangsung singkat, tapi efektif dan produktif. Pembicaraan langsung mengidentifikasi penawaran dan penjajakan sektor-sektor yang diminati Inggris.
Andrinof mencontohkan, Inggris menawarkan fasilitas stadion olahraga yang diperlukan untuk menggelar Asian Games. Perdana Menteri David Cameron juga membicarakan kompetensi negaranya yang teruji dalam pembangunan 20 terowongan di London dan sekitarnya.
"Pertemuan ini nanti ditindaklanjuti technical meeting pengusaha Inggris dengan pengusaha Indonesia serta pengusaha Inggris dengan pemerintah," katanya.
ALI HIDAYAT
Berita terkait
Mendag: Potensi Perdagangan dengan Inggris Sangat Besar
22 Agustus 2023
JETCO diharapkan dapat ditingkatkan menjadi perjanjian dagang
Baca SelengkapnyaMendag Optimistis JETCO Dorong Perdagangan Indonesia-Inggris
6 Juni 2023
Dua negara sedang berdiskusi menetapkan tanggal pertemuan JETCO ke-2.
Baca SelengkapnyaPenurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi
8 Februari 2023
Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi
Baca SelengkapnyaASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat
25 Oktober 2022
RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.
Baca SelengkapnyaRI-Inggris Kerja Sama Transportasi Rendah Karbon, Nilainya Rp 162 Miliar
6 Juli 2022
Transportasi perkotaan rendah karbon akan dikembangkan di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaNasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
29 April 2022
Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.
Baca SelengkapnyaBRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen
21 Februari 2022
BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.
Baca SelengkapnyaPeran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Baca SelengkapnyaMewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan
23 Desember 2021
Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.
Baca SelengkapnyaMengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Baca Selengkapnya