TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan mekanisme penyaluran subsidi listrik diyakini bisa menjadi cara ampuh memperbaiki neraca keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, mengatakan pemerintah berencana memperbaiki neraca utang PLN yang selama ini membengkak akibat perjanjian sewa dalam Independent Power Producer (IPP).

“Kemarin dibicarakan, akan dibereskan supaya utang-utang PLN bisa secepatnya diperbaiki,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden.

Pemerintah masih mempelajari strategi dan cara yang tepat untuk memperbaiki neraca keuangan PLN. Salah satu opsinya melalui perubahan penyaluran subsidi listrik.

Selama ini, subsidi listrik diberikan melalui PLN kepada pengguna listrik dengan golongan maksimal 900 watt. Rencananya, penyaluran subsidi akan diubah menjadi langsung oleh pemerintah tanpa melalui PLN, kepada masyarakat miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera.

“Jadi PLN tidak perlu ikut campur lagi soal subsidi supaya bisa lebih konsentrasi pada bisnisnya. Ini sekaligus membenahi neraca keuangan PLN,”jelasnya.

Perbaikan neraca keuangan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan perseroan dalam memperoleh pendanaan. Selama ini, nilai investasi PLN mendominsasi hingga 60% dari total investasi infrastruktur yang mencapai Rp200 triliun selama 5 tahun ke depan.

BISNIS.COM