TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merancang upaya khusus untuk mengejar target penerimaan negara sebesar Rp 1.900 triliun pada 2016 atau naik sekitar 7 persen dibandingkan APBN-P 2015. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan sektor penerimaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 masih mengandalkan setoran pajak.

Selain itu, penerimaan juga didapat dari pungutan Bea dan Cukai, penarikan pinjaman luar negeri, penerbitan surat utang negara, dan hibah. "Akan ada effort khusus tentu untuk tahun depan. Mudah-mudahan target pajak yang lebih tinggi bisa dicapai," kata Sofyan usai sidang kebinet paripurna, Senin, 6 Juli 2015.

Seusai rapat yang membahas Nota Keuangan dan RAPBN 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan total belanja negara tahun depan mencapai Rp 2.200 triliun, sedangkan penerimaanya sekitar Rp 1.900 triliun. Target penerimaan Rp 1.900 triliun naik sekitar 7,8 persen dibandingkan APBN-P 2015 yang dipatok sebesar Rp 1.761,6 triliun.

"Kondisi ekonomi kita melambat, penerimaan pajak konvensional tidak akan tumbuh besar, tapi dengan ekstensiikasi kita harapkan akan ada effort khusus," tutur Sofyan Djalil. Ia menambahkan anggaran infrastruktur menjadi prioritas pada 2016.

Dengan demikian, anggaran belanja modal terbesar terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Total anggarannya mencapai sekitar Rp 106 triliun. Total subsidi pada tahun depan direncanakan sebesar Rp 140 triliun. Anggaran tersebut mencakup subsidi BBM jenis solar sebanyak 16,82 juta-17,22 juta kiloliter atau senilai Rp 16,82 triliun - Rp 17,22 triliun.

BISNIS.COM