TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyambut baik rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mempercepat proses lelang tender berbagai proyek. Untuk tahun anggaran 2016 akan dibuka sejak Agustus 2015, dari yang sebelumnya dimulai Oktober.

“Gapensi akan membantu menyukseskan percepatan ini. Lebih cepat lebih baik,” ujar Sekretaris Jenderal BPP Gapensi H. Andi Rukman Karumpa, Jumat, 3 Juli 2015. Dengan percepatan ini, ujarnya, Gapensi berharap pembangunan fisik berbagai proyek sudah dimulai pada Januari 2016.

Perbaikan sistem lelang tender pekerjaan infrastruktur ini akan membuat waktu pengerjaan akan lebih panjang. “Jadi, kita juga kerjanya tidak terburu-buru yang berakibat pada kualitas proyek,” ujar Andi.

Menurut dia, belajar dari jadwal tender sebelumnya, sangat banyak proyek yang belum tergarap kala memasuki semester kedua. Akibatnya, realisasi anggaran juga berlangsung lambat dan berakibat pada rendahnya serapan anggaran bagi pertumbuhan ekonomi.

Gapensi memperkirakan dengan jadwal ini stimulus anggaran pemerintah segera terasa pada pada kuartal I-2016, sehingga siklus melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama yang kerap terjadi tiap tahun dapat terhentikan.

“Kalau awal Januari anggaran sudah turun. Dampaknya langsung terasa, ada konsumsi meningkat, dan pertumbuhan bisa langsung digenjot. Tidak usah tunggu-tunggu ekonomi naik pada kuartal berikut,” kata Andi.

Andi mengatakan sektor yang secara pasti dapat segera digenjot lebih kencang pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dari anggaran negara. Sebab, sektor ini tidak terpengaruh kondisi global maupun konsumsi dalam negeri.

Sebagaimana diketahui total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)DIPA 2015 yang diserahkan kepada kementerian/lembaga sebesar Rp 647,3 triliun terdiri atas 22.787 DIPA.

DIPA di bawah kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat berjumlah 18.648 DIPA dengan nilai Rp 627,4 triliun. Sedangkan untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (terkait dengan dekosentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 4.139 DIPA dengan nilai Rp 19,9 triliun.

BISNIS.COM