TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan ada pelajaran sederhana yang dapat diambil Indonesia dari krisis ekonomi Yunani. "Namanya fiscal sustainbility," kata Bambang di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2015.
Menurut Bambang, Yunani begitu mudahnya membuat defisit anggaran 8 persen. Dengan begitu, Yunani harus menutupi defisit tersebut melalui utang. Akibatnya, debt to GDP ratio 60-70 persen. Kalau Indonesia sekitar 25 persen.
Negara-negara di Eropa, termasuk Yunani, Bambang menjelaskan, terlalu mudah melakukan pembiayaan dari utang. Kondisi itu membuat pengumpulan dari pajak lemah. "Tidak ada penerimaan dan surat utang negara jatuh. Itu yang terjadi pada kasus Yunani," ujar Bambang.
Kondisi Yunani, menurut Bambang, serupa dengan krisis yang menimpa Indonesia pada 1998 silam. Dari 1990 sampai 1997, Bambang menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen. "Itu yang terbaik dalam sejarah kita," ujar Bambang.
Namun pada 1998, pertumbuhan Indonesia minus 14 persen. Bambang mengatakan krisis terjadi karena Indonesia tidak menjaga stabilitas fiskal. "Jadi fiscal sustainbility yang paling tepat menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya
Yunani terancam gagal membayar utang sebesar 1,5 miliar euro kepada Lembaga Moneter Internasional (IMF). Dengan kondisi tersebut, pemerintah Yunani memutuskan menutup bank sentral pada pekan lalu. Yunani pun terancam keluar dari Uni Eropa.
SINGGIH SOARES
Berita terkait
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
2 hari lalu
Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.
Baca SelengkapnyaDisebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
4 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaBambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra
4 hari lalu
PT Astra International Tbk. (ASII) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru.
Baca SelengkapnyaHarga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
8 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
10 hari lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
10 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
30 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca Selengkapnya21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
42 hari lalu
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
51 hari lalu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
53 hari lalu
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca Selengkapnya