TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik Heru Pambudi sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Bambang berharap mantan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai itu segera bekerja mengatasi sejumlah permasalahan.
"Pak Heru hari ini bisa langsung tancap gas. Tidak perlu penyesuaian pengenalan isu karena sudah paham," kata Bambang dalam sambutannya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2015.
Dengan begitu, Bambang mengatakan Heru bisa bekerja secara optimal. Persoalan-persoalan yang harus diselesaikan antara lain penerimaan cukai, pengamanan produk, dan penegakan hukum cukai palsu di Indonesia.
Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Bambang meminta jajaran eselon II membantu Heru. "Harus beri dukungan penuh sehingga seorang dirjen dapat menjalankan tugas dengan baik," kata mantan Wakil Menteri Keuangan itu.
Heru menggantikan Agung Kuswandono yang kini menjadi pejabat eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. "Semoga apa yang telah dirintis pendahulu bisa dilanjutkan," ujar Bambang.
Bambang juga melantik Hadiyanto sebagai Sekretaris Jenderal, Vincentius Sonny Loho menjadi Direktur Kekayaan Negara, dan Kiagus Ahmad Badaruddin dengan posisi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.
Ditambah juga pengangkatan Ken Dwijugiasteadi sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak; Suryo Utomo, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak; dan Puspita Wulandari menjabat Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan. "Mutasi dan promosi merupakan dinamika yang biasa di organisasi," ujar Bambang.
SINGGIH SOARES
Berita terkait
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
3 hari lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
3 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
23 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca Selengkapnya21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
35 hari lalu
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
44 hari lalu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
46 hari lalu
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa Itu SPT Tahunan?
51 hari lalu
SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.
Baca SelengkapnyaRamai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah
53 hari lalu
Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe
54 hari lalu
Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya