Wapres Jusuf Kalla (kanan), bersama Menteri PU dan Pera, Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Gubernur DKI Ahok, melihat peta ketika melakukan peninjauan udara di atas langit Jakarta, 18 Juni 2015. Peninjauan ini menggunakan menggunakan Helikopter Super Puma NAS-332 milik Skuadron 45 TNI. ANTARA/Setwapres/Kolonel Pas Deny Muiz
TEMPO.CO, Jakarta - Ketika mendampingi Wapres Jusuf Kalla melakukan peninjauan dari udara di wilayah Tanjung Priok dan Kemayoran, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pusat membangun rumah susun sederhana sewa.
"Tadi dengan Pak JK sepakat ingin membangun sebanyak mungkin rusun. Supaya daerah-daerah yang diduduki oleh kawasan kumuh bisa kita pindahkan ke tempat tinggal yang lebih bagus," ujar Ahok di Balai Kota sepulangnya dari Halim Perdanakusuma, Kamis 18 Juni 2015.
Ahok mengaku telah mengincar tanah-tanah Perumnas untuk dibangun menjadi rusun. Ke depannya dia akan mengganti rusun dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk pengadaan lahan bekerja sama dengan Sekretariat Negara.
Ahok mengaku pemerintah pusat akan memberikan lahan dan Pemprov DKI yang akan bangun.
Ahok menyatakan untuk mewujudkan hal itu, pihaknya semakin mempercepat normalisasi 13 sungai, menambah rasio jalan, sekaligus mengurangi rasio penyakit yang diderita masyarakat bantaran sungai misalnya TBC.
"Jadi mungkin nanti modal pembangunan rusun itu adalah dengan lahan di Kemayoran yang milik Setneg karena banyak sekali tanah-tanah Perumnas yang diduduki," tegasnya.
Ahok mengaku pemerintah pusat bisa memberikan lahan bisa juga hanya meminjamkannya kepada Pemprov. Ahok menyatakan lebih mengutamakan fungsi rusun untuk mewujudkan program Jokowi seribu rumah untuk rakyat.
Oleh sebab itu, Ahok dan JK bersama-sama mengecek dari Tanjung Priok, Kemayoran, sampai Marunda. "Ini kan semua soal fungsinya dulu, bukan soal aset," kata Ahok.
