TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ecky Awal Mucharam, menginginkan pemerintah menerapkan penyusunan anggaran yang lebih realistis. Dengan adanya perencanaan anggaran yang lebih realistis, kata dia, diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan antara target kebijakan dan hasil yang dicapai.
Eky mengingatkan akan ancaman melebarnya defisit fiskal karena sejumlah pilihan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak tepat. Hal itu diperparah dengan realisasi anggaran yang lamban serta indikator makroekonomi yang meleset jauh dari asumsi APBN 2015.
Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah harus mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang dijanjikan. Menurut dia, pelemahan rupiah terjadi antara lain karena membaiknya kondisi perekonomian AS telah menyebabkan sejumlah dampak, seperti banyak produsen yang menaikkan harga komoditas dalam negeri karena bahan bakunya impor.
Dia mengemukakan bahwa hal terpenting sekarang yaitu mencegah terjadinya "out of control" dalam kaitan dengan kondisi perekonomian saat ini. "Karena ada kekhawatiran yang berlebihan, jaga sektor riil agar bergerak," katanya, pekan lalu.
Sofjan Wanandi juga menginginkan jatah konten lokal dalam produksi menjadi yang paling besar agar kelak impor tidak diperlukan lagi. Dia menilai tak boleh ada kekhawatiran yang tercipta dalam bentuk spekulasi dolar AS karena pelemahan mata uang rupiah juga terkait dengan faktor psikologis.
ANTARA
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
11 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
12 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
13 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
1 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
3 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
3 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya