Jokowi Tolak Wacana Wakil Menteri Bappenas, Kenapa?

Reporter

Kamis, 11 Juni 2015 14:16 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiobal (PPN/Bappenas) Andrinof Chaniago tiba di Gedung KPK, Jakarta, 4 Desember 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, nampaknya harus kecewa meskipun wacana restrukturisasi lembaganya gol. Musababnya, permohonan adanya wakil menteri yang mendampinginya tidak akan menjadi kenyataan.

"Sudah tidak mungkin, usulan itu ditolak presiden," ujar Andrinof di kantornya, Kamis, 11 Juni 2015. Posisi wakil, menurutnya, sangat penting dalam membantu kerja Menteri Bappenas yang sangat padat.

Andrinof menambahkan sangat membutuhkan seseorang yang dapat mewakilinya. Dia beralasan, undangan rapat dan koordinasi yang harus didatanginya sangat banyak.

"Bappenas adalah kementerian yang paling banyak diundang dalam rapat-rapat terbatas dan tingkat tinggi," ujarnya. Bappenas juga , sering kedatangan tamu-tamu penting multinasional . Direktur Asian Development Bank, kata Andrinof, sering mengunjunginya untuk membicarakan pembiayaan infrastruktur.

Karena itu, Andrinof berharap presiden dapat menerima usulan yang mengizinkan dirinya mengutus orang-- eselon satu-- untuk mewakili dirinya menghadiri rapat terbatas ataupun menerima tamu penting. "Saya akan ajukan bukannya tak ingin kerja, tapi agar bisa meng-cover semua pekerjaan," kata dia.

ANDI RUSLI

Berita terkait

Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

5 jam lalu

Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

Penggunaan alat sadap oleh sejumlah lembaga negara antara lain Polri, Kejaksaan Agung, KPK, berpotensi melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara Ini?

13 Februari 2024

Prabowo Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara Ini?

Pasca-munculnya dugaan maladministrasi yang dilakukan menteri pertahanan Prabowo, laporan terhadap Ombudsman pun muncul. Ini profil Ombudsman.

Baca Selengkapnya

Besok Groundbreaking Keempat IKN: 2 Proyek BUMN, 4 Swasta, 4 Lembaga Negara

16 Januari 2024

Besok Groundbreaking Keempat IKN: 2 Proyek BUMN, 4 Swasta, 4 Lembaga Negara

Groundbreaking pertama IKN di tahun ini digelar pada 17 Januari dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Lembaga Negara Kerap Jadi Sasaran Peretasan, Ini Kata Pakar Keamanan Siber

9 Januari 2024

Lembaga Negara Kerap Jadi Sasaran Peretasan, Ini Kata Pakar Keamanan Siber

Peretasan atau serangan siber yang menyasar lembaga negara atau pemerintahan memang kerap terjadi.

Baca Selengkapnya

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

7 Juli 2022

Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

Draf final RKUHP tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan tersebut diatur dalam dalam Pasal 351.

Baca Selengkapnya

BRIN Lantik 1.648 Periset dari Kementerian dan Lembaga

19 Juni 2022

BRIN Lantik 1.648 Periset dari Kementerian dan Lembaga

Pelantikan itu membuat total 3.621 orang periset peralihan dari kementerian dan lembaga yang telah resmi bergabung ke BRIN.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021

23 April 2022

KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021

KPK melakukan SPI 2021 untuk memetakan risiko kerawanan korupsi di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga di Indonesia.

Baca Selengkapnya