APRIL Group Terapkan Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Kamis, 4 Juni 2015 18:52 WIB

Pabrik kertas. TEMPO/ MahanizarDjohan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan kertas APRIL Group yang merupakan induk usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper memastikan untuk menghilangkan kegiatan deforestasi dari rantai pasoknya melalui kebijakan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management policy) SFMP versi 2.0 dengan menambahkan sejumlah indikator.

Presiden Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Group, Praveen Singhavi, mengatakan langkah itu untuk memastikan, seluruh bahan baku yang digunakan perusahaan berasal dari pemasok yang bebas dari deforestasi. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah besar dalam 15 tahun pengelolaan hutan oleh kelompok usahanya.

“SFMP ini benar-benar tentang bagaimana konservasi diterapkan saat ini, bukan sekadar janji di masa mendatang. Kami menerapkan bebas deforestasi, konservasi, memberi manfaat secara sosial dan ekonomi bagi Indonesia, serta masa depan yang lebih lestari bagi perusahaan dan pelanggan kami,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis, 4 Juni 2015.

Melalui SMFP 2.0, APRIL memastikan untuk menghentikan pemanenan kayu yang bukan berasal dari tanaman sejak 15 Mei 2015. APRIL juga memastikan seluruh rantai pasok bahan bakunya bebas dari deforestasi serta menambah penilaian stok karbon tinggi untuk memperkuat upaya konservasi yang dilakukan.

APRIL pun berhasil memperoleh capaian bagus untuk program ambisius konservasi hutan seluas areal tanaman. Saat ini luas hutan yang dikonservasi mencapai 70% dari target 480.000 hektare.

Penguatan SFMP juga memastikan APRIL akan meningkatkan pengelolaan gambut, dan lebih transparan dengan prinsip Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan) dalam menjalankan kemitraan dengan masyarakat.

Penguatan SFMP itu juga diiringi dengan bergabungnya Greenpeace untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut. Sebelumnya telah dibentuk komite penasehat parapihak (Stakeholder Advisory Commitee/SAC) yang terdiri dari Budi Wardhana (WWF Indonesia), Peter White (WBCSD), Jeff Sayer (James Cook University), Al Azhar (Lembaga Adat Melayu Riau), and Chairman Joe Lawson, yang memantau pelaksanaan kebijakan terbaru APRIL grup.

Pengkampanye hutan Greenpeace Indonesia Bustar Maitar menjelaskan langkah Greenpeace mendukung APRIL karena ada komitmen kuat dari manajemen kelompok tersebut untuk menjaga hutan alam dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

“Melihat komitmen APRIL, kami cukup optimis SFMP 2.0 ini bisa diwujudkan di lapangan,” kata Bustar.

Dengan komitmen seperti yang dicanangkan APRIL grup, maka langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong pengelolaan hutan produksi lestari akan lebih mudah diwujudkan.

Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB Putera Parthama menyambut baik langkah APRIL grup. “Pemerintah secara adil akan mendukung langkah-langkah yang diambil dengan tetap mengawasi implementasinya,” katanya.

Dia mendorong agar perusahaan lain bisa mengikuti langkah APRIL grup. Menurut dia, hal itu dikarenakan produk ramah lingkungan kini sudah menjadi tuntutan global.

BISNIS

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya