TEMPO Interaktif, Jakarta:Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan dana sekitar Rp 10 triliun untuk perluasan investasi, termasuk untuk pembangunan pembangkit baru dan perluasan jaringan pasokan listrik. Dana yang akan diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sekitar Rp 2,5 triliun berasal dari kantong perusahaan tersebut, sisanya merupakan masukan pendapatan dari tarif dasar listrik yang dinaikkan. Jadi tahun ini kita akan dapatkan 7,5 triliun, kata direktur keuangan PLN Parno Isworo dalam diskusi di Menteng Plasa Jakarta, Sabtu (11/1). Menurut Parno, perluasan investasi itu dengan pembangunan pembangkit baru seperti salah satunya di Muara Tawar Marunda, Jakarta Utara, untuk menyelesaikan terjadinya krisis listrik yang akan berpuncak pada 2004 mendatang. Dia menjelaskan, krisis yang dimaksud adalah tercapainya beban puncak pemakaian listrik di Jawa bali sehingga PLN harus melakukan pemadaman bergantian di berbagai tempat. Dan untuk itu juga kami menghimbau masyarakat untuk berhemat sehingga beban puncak tidak sempat tercapai, kata dia. Mengenai kenaikan tarif dasar listrik, Parno menyebutkan, sebenarnya tidak ada penetapan tarif yang standar. Namun, dari rata-rata berkisar sekitar 16 persen. Hal itu merupakan perhitungan berdasarkan nilai tukar rupiah yang saat ini masih cukup tinggi ketimbang sebelum krisis. Apalagi, saat ini PLN juga tidak dalam posisi untung. Itu sangat tergantung pada kurs. Kalau kurs jadi Rp 7.000 per dolar AS, mungkin PLN akan berhenti menaikkan tarif atau mungkin sedikit turun, kata dia yang juga mengatakan untuk kenaikkan itu PLN akan terus berkomitmen dalam efisiensi. Sementara itu, wakil dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, angka Rp 7 sen yang diterapkan dalam tarif dasar listrik sebenarnya sudah kelewat tinggi. Sebab, Malaysia sendiri hanya menetapkan sekitar 5 sen. Menurut dia, komponen dari angka itu ada yang disembunyikan, termasuk adanya kebocoran maupun harga listrik swasta yang di mark-up. Mengenai masalah perluasan jaringan listrik hingga ke pelosok-pelosok daerah yang belum terjangkau, Tulus mengatakan, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dalam pembayaran listrik tidak bisa dibebankan untuk investasi pembangunan jaringan maupun pembangkit baru. Itu tanggung jawab pemerintah dong, bukan masyarakat, kata dia memberikan komentar mengenai sekitar 12 persen dari masyarakat Indonesia yang belum terjangkau listrik seperti yang dinyatakan PLN harus melalui upaya solidaritas sosial agar dapat menikmati kebutuhan listrik. Dalam kesempatan itu YLKI juga mengusulkan seperti yang sempat dibahas dalam UU kelistrikan, yaitu masalah pemberlakukan tarif tidak seragam. Sebab, sejauh ini seluruh tarif yang dibayar dipukul rata walaupun kualitas suplay maupun dekat tidaknya dengan pembangkit berbeda-beda. Tarifnya sama, tapi pelayanannya tidak, kan seperti antara Menteng dan Papua yang sama saja, kata Tulus mengomentari daerah elite yang tidak pernah padam listrik dengan daerah lainnya yang sering tersendat. Pemberlakuan tarif tidak seragam juga bisa pada daerah yang lebih dekat dengan pembangkit. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)