TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Indonesia harus mulai melakukan kebijakan keamanan cyber yang efektif. Guna menghemat anggaran, dia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan satu jaringan Internet khusus untuk pemerintah.

Selama ini, ucap dia, setiap kementerian mengelola jaringan sendiri-sendiri dengan provider yang berbeda-beda, sehingga lebih rentan keamanan cyber-nya. Dengan menggunakan satu jaringan untuk pemerintah, keamanan akan lebih mudah dikelola.

Penggunaan satu jaringan oleh pemerintah membuat jaringan lain bisa disewakan untuk kepentingan komersial. Maka negara bisa mendapat penerimaan tambahan. Selain itu, biaya pemeliharaan jaringan juga bisa dihemat. “Selama ini, biaya di tiap kementerian sangat besar, tapi tingkat keamanannya berbeda,” ujarnya dalam Simposium Nasional Cyber Security di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2015.

Sofyan menuturkan rencana satu jaringan untuk pemerintah ini sudah digagas saat ia menjadi Menkominfo pada 2005. Saat itu gagasannya bernama Government Secure Line. Hal ini, kata dia, akan meningkatkan keamanan pertahanan dan ekonomi.

Dia berujar, saat ini kementeriannya masih menggunakan surat elektronik dengan alamat G-mail. Namun dia menggunakan yang berbayar karena jaminan lebih aman. “Tapi kan tetap saja itu punya asing,” ucapnya. Ditambah lagi, sekarang server di kementerian lebih sering mendatangkan masalah ketimbang solusinya.

“Harus ada satu jaringan tertutup yang dialokasikan untuk pemerintah dan benar-benar dijaga keamanannya,” tutur Sofyan.

TRI ARTINING PUTRI