Presiden Joko Widodo membuka rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Sahid, Jakarta, 27 Mei 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berniat merombak fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Presiden mengatakan tak ingin Bulog hanya mengurusi beras, tapi juga komoditas lain. “Masih dalam proses regulasi dan kelembagaan,” katanya di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2015.
Hal ini ia lakukan karena melihat banyaknya penyebab inflasi yang harus diawasi. Menurut pengamatan Presiden, penyebab inflasi paling banyak dari komoditas pangan, antara lain cabai, beras, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi. Selain Bulog, TPID harus melibatkan kejaksaan dan kepolisian.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan perombakan Bulog adalah target pemerintah setelah mendirikan TPID di seluruh daerah. “Bulog harus bisa menjadi penyangga stabilisasi harga,” ujarnya. Artinya, bukan hanya beras yang menjadi tanggung jawab Bulog, tapi juga beberapa komoditas utama lainnya.
Komoditas yang akan menjadi tugas tambahan Bulog masih diperhitungkan oleh pemerintah. “Utamanya kesiapan institusi Bulog dan anggaran yang diperlukan,” tuturnya. Sofyan memastikan komoditas yang akan ditambahkan ke dalam tanggung jawab Bulog adalah yang memberi implikasi pada stabilitas harga.
“Kami work out dulu studinya, pertama kan beras, ke depan 4-5 mungkin sudah cukup, komoditas yang paling punya impact pada inflasi,” ucapnya.
Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh
12 hari lalu
Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh
Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024