Tekan Inflasi, Jokowi Minta Kepala Daerah Rajin Sidak  

Reporter

Rabu, 27 Mei 2015 11:55 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai menerima Tim 9 Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Mei 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah melibatkan kejaksaan dan kepolisian dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Serta, mengajak perwakilan Bank Indonesia yang ada di daerah.

"Juga sesering mungkin turun ke lapangan, ke distributor besar apakah menimbun atau tidak. Sehingga distributor merasa diawasi," ujar Jokowi dalam acara pembukaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2015 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2015.

Jokowi berbagi kisahnya ketika masih menjadi kepala daerah, baik di Jakarta maupun Solo. Ia mengaku tiap pekan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang untuk mengecek apakah ada distributor yang menimbun komoditas.

"Di Solo dulu inflasi 1,53 persen karena tiap pekan saya ke gudang-gudang," kata dia. Penimbunan komoditas, kata Jokowi, membuat harga barang naik dan bisa meningkatkan angka inflasi.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan inflasi sepanjang 2014 berada pada angka 8,36 persen. Inflasi tersebut dapat dijaga lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 8,39 persen. "Pencapaian itu merupakan keberhasilan di tengah tekanan perubahan kebijakan subsidi BBM (bahan bakar minyak)," kata Agus.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

16 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

10 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

13 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya