Mei, Penyerapan APBN Mencapai 26 Persen

Selasa, 19 Mei 2015 17:42 WIB

Andrinof A. Chaniago. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini sudah bertambah, menjadi 26 persen. Penyerapan anggaran tersebut berdasarkan data per bulan Mei. "Ya segitu tadi dilaporkan di paparan Menteri Keuangan," katanya di kantor Presiden, Selasa, 19 Mei 2015.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, Presiden Jokowi telah mengecek penyerapan anggaran. Penyerapan kementerian-kementerian yang mempunyai alokasi dana jumbo, kata dia, lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu. Dia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pendidikan.

"Walaupun kemarin terlambat sedikit, tetapi kalau lihat per tanggal 15 Mei itu penyerapan tahun ini di kementerian besar, yang mewakili 78 persen anggaran, penyerapannya sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu, jadi sudah bagus trennya," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan saat ini penyerapan anggaran masih sesuai target meski pada awal tahun anggaran ada masalah dalam APBN Perubahan dan perubahan nomenklatur. Jokowi, kata dia, ingin penyerapan anggaran ditingkatkan karena sangat penting untuk menambah daya beli dan aktivitas ekonomi ke masyarakat.

Menurut Sofyan, salah satu yang bisa digenjot cepat adalah penyerapan dana transfer desa yang masih mencapai Rp 2 triliun dari alokasi Rp 8 triliun. Dia mengatakan masih ada beberapa daerah yang belum mengeluarkan peraturan bupati yang menjadi landasan pencairan dana desa. Jika diperlukan, kata dia, kementerian meminta para bupati mengirim salinan peraturan yang sudah dibuat pemerintah daerah lain agar bisa dijadikan panduan.

Dana desa ini, tutur Sofyan, penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

17 jam lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

4 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

4 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

5 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

5 hari lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

7 hari lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya