Presiden Jokowi memberikan keterangan usai menutup Asian African Summit 2015 di JCC Senayan, Jakarta, 23 April 2015. Tiga poin kesepakatan tersebut antara lain Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Asia Afrika dan Deklarasi Dukungan Untuk Palestina. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menargetkan dalam tiga tahun pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa dilakukan secara online. "Harus realtime, agar bisa kami kontrol dari pusat. Karena bagaimanapun pencegahan itu lebih baik," kata Jokowi dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan internal pemerintah di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu, 13 Mei 2015.
Untuk itu Jokowi meminta agar seluruh daerah mulai menyiapkannya sedini mungkin. Agar rencana itu bisa segera diwujudkan, Presiden juga secara khusus meminta kepada BPKP untuk menyiapkan cash management system untuk seluruh daerah. "Seperti e-budgetting, e-purchasing, serta e-catalog," katanya.
Menurut Jokowi, pengawasan perlu dilakukan secara ketat sebab pemerintah saat ini sedang menggenjot proyek dengan anggaran besar. Salah satunya adalah pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt (MW). Tak hanya itu, tahun depan, anggaran transfer daerah kepada kabupaten dan kota juga akan ditambah sebesar Rp 100 miliar. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kata Jokowi, harus dipersiapkan secara matang. "Seluruh pimpinan pengawasan internal pemerintah juga harus mengembangkan sistem peringatan dini dalam pengawasan anggaran," kata Jokowi.
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
9 hari lalu
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.
