TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan impor beras menjadi solusi yang akan dilakukan pemerintah guna mengamankan stok beras nasional. Namun, hal tersebut menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bukan menjadi langkah awal yang akan diambil pemerintah. “Impor itu opsi terakhir yang harus ditempuh untuk memperbesar stok minimal Bulog sebagai cadangan beras pemerintah,” ujar Gobel di kantornya, Jumat malam , 8 Mei 2015.

Gobel mengatakan kebijakan impor yang selama ini diwacanakan dengan dasar data stok cadangan beras pemerintah, merupakan salah satu opsi terakhir. Opsi itu setidaknya untuk mempertahankan stok minimal Bulog sebesar dua juta ton di akhir tahun.

Menurut Gobel, kebijakan impor belum akan dilakukan hingga data kebutuhan dan stok riil dari Bulog telah ada. Sebab, kata Gobel, masih harus menunggu masa panen yang berlangsung hingga Juli mendatang.

Karena itu, Gobel menjelaskan, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi mengakurasi data panen dengan instansi terkait seperti Kementerian Pertanian terkait opsi kebijakan yang akan diputuskan. “Saya belum terima berapa data stok gudang bulog. Tentunya kami akan koordinasi terkait hal ini untuk lihat cadangan Bulog,” ujar Gobel.

Perkembangan data stok beras, kata Gobel, akan menentukan kebijakan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga pasar termasuk dalam menentukan operasi pasar di sejumlah wilayah yang terjadi lonjakan harga. “Sehingga kekurangan pasokan beras untuk kebutuhan pangan masyarakat bisa dipenuhi dengan baik dan lonjakan harga dapat dikendalikan,” ujarnya.

Gobel memastikan opsi penambahan untuk menambah stok beras yang minim akibat anomali cuaca, tetap mengacu pada garis kebijakan dan instruksi presiden. “Langkah ini dilakukan untuk mencapai kedaulatan pangan. Mengurangi ketergantungan impor pangan merupakan tindakan strategis untuk mencapai swasembada pangan,” ujar Gobel.

DEVY ERNIS