TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan pembentukan BUMN khusus sebagai operator kereta supercepat rute Jakarta-Bandung-Surabaya masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy S. Priatna menyatakan pembentukan BUMN yang berfungsi sebagai operator kereta supercepat ini baru bisa dilaksanakan apabila pemerintah telah memutuskan investor mana yang akan mengerjakan proyek tersebut.
Seperti diketahui, saat ini ada dua investor asing yang berminat untuk menggarap proyek kereta supercepat tersebut. Kedua investor asing tersebut ialah investor asal Cina dan Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Pembentukannya (BUMN operator kereta supercepat) bergantung pada keputusan presiden, karena baru bisa dilaksanakan apabila investor yang dipilih ialah Jepang," kata Deddy di Jakarta, Rabu, 22 April 2015.
Dia menuturkan alasan pembentukan BUMN khusus ini baru bisa terbentuk apabila Jepang yang terpilih disebabkan karena permintaan pembentukan BUMN ini ialah permintaan investor Jepang.
"Kalau Cina kan tidak minta ada pembentukan BUMN khusus, tetapi kita belum tahu nanti setelah studi kelayakan bagaimana permintaan investor Cina," ujarnya.
Mengenai kerja sama dengan Jepang, dia menyatakan investor asal Negeri Sakura itu telah menyelesaikan proses studi kelayakan tahap I. "Untuk melakukan studi kelayakan tahap I, Jepang sudah mengeluarkan dana US$ 6 juta, rencananya studi kelayakan tahap II baru akan dilaksanakan setelah ada persetujuan dari presiden," kata Deddy, pada akhir pekan lalu.
Dia menuturkan, investor asal Jepang telah berkomitmen untuk menggelontorkan dana sebesar US$ 15 juta untuk proses studi kelayakan. Berdasarkan penjelasannya, dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh JICA, diperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk membangun kereta supercepat rute Jakarta-Bandung-Surabaya ini berkisar Rp 60 triliun. Dari total dana tersebut, pemerintah akan menanggung biaya sebesar 16 persen, swasta 10 persen, dan BUMN 74 persen.
BISNIS.COM
Berita terkait
Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi
16 menit lalu
Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?
Baca SelengkapnyaHabiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014
25 menit lalu
Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024
48 menit lalu
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY
1 jam lalu
Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo
1 jam lalu
Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.
Baca SelengkapnyaFakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
2 jam lalu
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
4 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
5 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
5 jam lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan
5 jam lalu
Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.
Baca Selengkapnya