TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan kenaikkan biaya uang muka (down payment) pembelian mobil untuk pejabat negara sudah efisien dan mempertimbangkan banyak hal. "Malah seharusnya di atas itu," ujar Askolani di kantor Kementerian Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis, 2 April 2015.
Askolani mengatakan uang muka yang naik dari Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta mempertimbangkan kenaikkan tingkat inflasi dan harga kendaraan. "Begitu juga dengan harga kewajaran kendaraan dan kemampuan fiskal negara," kata Askolani.
Menurut Askolani, duit itu merupakan anggaran rutin untuk fasilitas para pejabat negara setiap lima tahun. Anggaran tersebut sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang diresmikan Februari lalu.
Dana itu juga sudah berada dalam pagu dan disetujui oleh kementerian dan lembaga negara penerima duit tersebut. Lembaga negara itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim agung, hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.
"Jajaran pimpinan DPR atau DPD tak dapat, karena sudah mendapatkan mobil dari negara," kata Askolani.
Askolani menekankan pemberian tunjangan tersebut hanya sebatas biaya untuk uang muka saja. Sedangkan uang cicilan dikembalikan kepada individu masing-masing.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan yang melakukan kajian kenaikan tunjangan ini adalah Kementerian Keuangan. Kajian tersebut dilakukan setelah ada usulan dari lembaga terkait.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan ini hanya mengubah Pasal 3 ayat 1.
