Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Dianggap menyebarkan faham radikal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir 19 situs web yang berpaham radikal. Supaya tak menjadi bumerang, pemerintah harus memperjelas kriteria situs yang dianggap radikal.
Pengamat media, Agus Sudibyo, mengatakan bahwa pemblokiran sebuah situs tak bisa dilakukan dengan sembrono. Pemerintah harus mempunyai parameter yang jelas tentang sebutan situs dengan faham radikalisme. Hal itu perlu dilakukan agar pemerintah tak dianggap menyalahgunakan kekuasaan. "Saya sepakat memang beberapa situs tersebut meresahkan, menyebarkan kebencian, tapi penanganannya juga harus hati-hati," kata Agus, kepada Tempo, Selasa, 31 Maret 2015.
Menurut Agus, ada cara lain yang lebih elegan dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan membawanya ke ranah hukum. Instrumennya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan begitu, langkah pemerintah dinilai akan berdasar hukum lebih kuat. Selain itu, terlapor juga memiliki ruang untuk melakukan klarifikasi. Pemblokiran situs, menurut dia, hanya bentuk solusi jangka pendek.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meminta penyelenggara jasa Internet (ISP) untuk memblokir 19 situs yang dianggap menyebarkan paham radikal. Permintaan itu meneruskan surat permintaan BNPT dengan Nomor 149/K.BNPT/3/2015. Walaupun belum benar-benar diblokir, perlawanan para pendukung situs yang dilaporkan oleh BNPT itu sudah terlihat di jagat maya.
Melalui tanda pagar #KembalikanMediaIslam, mereka menyerukan agar pemblokiran tak dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Bahkan, tanda pagar #RIPOlgaSyahputra yang sempat menduduki puncak trending topic selama dua hari sebelumnya pun tergeser.
Pria yang juga mantan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers ini menyatakan munculnya tanda pagar #KembalikanMediaIslam merupakan bentuk perlawanan secara spontan dari para pendukung. Kondisi ini tentu tak menguntungkan bagi pemerintah. Langkah regulator untuk menghapuskan paham radikal justru berbuah sebaliknya. "Itu artinya mereka justru menuai simpati."
Ia mengakui bahwa era kebebasan media memang menimbulkan fenomena baru. Kini setiap orang bisa menjadi jurnalis dan berbicara sebagai diri sendiri. Yang masih minim adalah tingkat kedewasaan dan tanggung jawab. "Bebas berbicara di ruang publik, tapi tetap harus ada batasan empati kepada orang lain."
