Presiden Joko Widodo (kiri), berjabat tangan dengan PM Jepang, Shinzo Abe, dalam pertemuan di Tokyo, 23 Maret 2015. Selain hadiri penandatanganan kerjasama pertahanan kedua negara, Jokowi juga berkomentar terkait klaim Cina atas laut Cina Selatan dan coba jadi penengah sengketa tersebut. REUTERS/Issei Kato
TEMPO.CO, TOKYO - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bisnis dengan para pengusaha Jepang setelah melaksanakan kunjungan kehormatan (collective courtesy call) kepada sejumlah pengusaha di negara itu.
Presiden Jokowi saat tiba di New Otani Hotel Tokyo, Selasa, 24 Maret 2015, sebagai tempat pelaksanaan acara forum bisnis. Ia disambut Chairman Japan External Trade Organization (Jetro) Hiroyuki Ishige.
Pada kesempatan itu Presiden menggelar pertemuan kehormatan dengan para pengusaha Jepang.
Setelah itu forum bisnis dilakukan di Tsuru Ballroom, New Otani Hotel, Tokyo.
Presiden Jokowi selanjutnya akan dijamu santap siap oleh Keidanren (federasi bisnis Jepang) dan Kadin Jepang.
Sore harinya Presiden Jokowi akan melaksanakan pertemuan pribadi dengan para pengusaha dari Suzuki, J Power, IHI Corp, JICA, IX NEO, dan JBIC.
Suzuki akan melaporkan perkembangan rencana investasi di Indonesia senilai US$ 1 miliar, J. Power, mengenai implementasi pembangkit listrik di Jawa Tengah dan IHI Corp melaporkan rencana ekspansi industri perkapalan serta industri mesin.
Sedangkan JICA membahas perkembangan kerja sama bilateral, IX Neo mengenai rencana kerja sama dengan Pertamina dalam rangka pembaruan kapasitas sumur di Kalimantan Timur, dan JBIC tentang rencana pendanaan beberapa proyek infrastruktur dan energi.
Presiden Jokowi berada di Jepang pada 22-25 Maret untuk kunjungan kenegaraan yang akan dilanjutkan ke Tiongkok dan Malaysia hingga 29 Maret 2015.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
7 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
