Pasar Tunggu Ketegasan Jokowi

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 6 Februari 2015 07:04 WIB

Seorang karyawan money changer menghitung uang kertas Rupiah, di Jakarta, 15 Desember 2014. Majalah The Economist menyebutkan, masalah yang dihadapi Indonesia adalah pemerintahan yang birokratis, korupsi, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi alasan nilai tukar rupiah sangat rendah. Adek Berry/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah hari ini diperkirakan masih stabil di kisaran 12.550-12.700 per dolar Amerika Serikat. Menurut Analis PT Monex Investindo Futures, Faisal, rupiah masih menunggu katalis positif baru untuk dapat menguat, di antaranya sikap moneter Bank Indonesia pekan depan serta sentimen politik di dalam negeri.

"Pasar menunggu ketegasan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh politik agar tidak menghambat agenda ekonomi," ujar Faisal.

Di transaksi pasar uang kemarin, rupiah melemah tipis 4 poin (0,03 persen) ke level 12.635 per dolar AS. Pelemahan rupiah tidak sebesar mata uang Asia lainnya karena masih diselimuti sentimen positif dari data ekonomi awal bulan. Laju inflasi Januari yang tercatat minus 0,24 persen dan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 190 juta pada Desember 2014 masih menjaga rupiah tidak terjun ke level 12.700 per dolar AS.

Menurut Faisal, kembali mencuatnya krisis Yunani membuat dolar AS melanjutkan penguatan terhadap mayoritas mata uang dunia. Gairah pelaku pasar untuk memburu aset-aset di pasar negara berkembang sirna begitu mencermati perkembangan terbaru dari krisis utang Yunani. Proses negosiasi utang antara Bank Sentral Eropa (ECB) dan Yunani kembali menemui jalan buntu setelah ECB menolak surat utang Yunani sebagai jaminan. "Terkatung-katungnya nasib Yunani membuat risiko investasi meningkat," ujar Faisal.

Sistem keuangan Yunani saat ini hanya mampu membiayai anggaran negara selama Februari 2015. Dengan peringkat utang yang sangat buruk (junk) versi Moody's, Yunani kesulitan menjual obligasi negara sebagai jaminan utang.

Menurut Faisal, krisis Yunani ini berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi di zona Euro yang nantinya akan berdampak pada nilai tukar euro. Apalagi kondisi ini terjadi menjelang pengucuran stimulus perdana ECB pada Maret 2015, ketika banjir likuiditas akan cenderung melemahkan nilai tukar mata uang 17 negara. Karena itu, dia berharap proses negosiasi utang Yunani bisa selesai secepatnya.

M. AZHAR (PDAT)







Advertising
Advertising

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

58 menit lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

2 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

4 jam lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

7 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

7 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

8 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

8 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

16 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya