TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN tidak berjalan mulus. Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan mempelajari rencana ini dengan lebih mendalam. (Baca: Rini Suntik BUMN Rp 48 T, Ini Kriterianya )

Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengatakan ada beberapa BUMN bermasalah yang direncanakan menerima suntikan modal dari negara tersebut. "Ini bisa jadi modus korupsi baru," kata Hafisz, Senin, 2 Februari 2015.

Dia mengatakan ada BUMN yang tidak siap menerima modal, bahkan sedang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Beberapa BUMN yang sedang diaudit tersebut, kata dia, mengalami masalah dengan anak perusahaan mereka. DPR, dia melanjutkan, sulit mengakses pengawasan terhadap anak perusahaan dan induk BUMN.

Komisi VI DPR masih menelaah ihwal akurasi penyuntikan modal. Penggelontoran modal ini bisa salah sasaran. Artinya, perusahaan yang seharusnya menerima modal bisa jadi tidak menerima. Begitu pula sebaliknya.

Beberapa perusahaan yang disorot adalah PT Industri Kapal Indonesia, PT Pelayaran Indonesia, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, PT Krakatau Steel, dan PT Bank Mandiri. "Karena itu, kami belum bisa memberikan izin terhadap PMN," kata Hafisz.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan penyuntikan modal tersebut bertujuan menjadikan BUMN lebih produktif dan bisa membantu program pembangunan pemerintah. Pemerintah menargetkan modal tersebut dapat dimanfaatkan BUMN dan menghasilkan kerja nyata yang nilainya 10 kali lipat dari modal tersebut.

Dari total Rp 48 triliun anggaran PMN pemerintah, PT Sarana Multi Infrastruktur kebagian jatah terbesar, yakni Rp 20,356 triliun. Di bawahnya, PT Aneka Tambang akan mendapat Rp 7 triliun. Lalu PT Bank Mandiri (Rp 5,6 triliun), PT Hutama Karya (Rp 3,6 triliun), PT Waskita Karya (Rp 3,5 triliun), Perum Bulog (Rp 3,15 triliun), Perum Perikanan (Rp 3 triliun), dan Angkasa Pura II (Rp 3 triliun).

ANDI RUSLI

Baca berita lainnya:
Menteri Rini: Pertamina Sulit Akuisisi TPPI
Menteri BUMN: Holding Pelabuhan Belum Dibutuhkan
Cek Mutu Raskin, Rini Blusukan ke Gudang Bulog
Dividen Dipangkas, Mandiri: Kita Ikut Saja