TEMPO Interaktif, Jakarta:Hasil asesmen Bank Indonesia (BI) menunjukkan Propinsi DKI Jakarta dan Banten menyerap dana masyarakat terbanyak, Rp 540,2 triliun atau 54,64 persen dari total dana yang dihimpun oleh bank di seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp 988,7 triliun untuk periode Mei 2004 hingga Mei 2005. Berdasarkan data yang diperoleh TEMPO, proporsi dana yang dikumpulkan bank di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar 26,56 persen, wilayah Sumatera 11,63 persen. Dan porsi dana terkecil yang dikumpulkan adalah bank yang berada di wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Kalimantan, hanya sebesar 7,18 persen. Adapun jumlah kredit yang disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia mencapai Rp 609,3 triliun, atau secara tahunan tumbuh sebesar 29,35 persen. Dari jumlah itu, kredit terbesar disalurkan ke wilayah Jakarta dan Banten sebesar 41,6 persen. Sedangkan porsi penyaluran kredit terkecil adalah ke wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Kalimantan, yakni sebesar 9,7 persen. Menurut Pimpinan Kantor BI Semarang dan DIY, sekaligus Pimpinan BI Regional Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Amril Arief, penyaluran kredit di regionalnya terkendala oleh minimnya pasokan bahan baku industri, dan mesin pabrik yang kebanyakan sudah tua. "Kalau di Jawa tidak ada masalah dengan infrastruktur. Karena sudah ada perkembangan jalan tol dan klaster-klaster regional yang tumbuh di Jawa,"ujarnya di Jakarta. Bagi Pimpinan Kantor BI Padang, sekaligus Pimpinan BI Regional Sumatera, CY Boestal, kendala pemberian kredit di regionalnya lebih banyak disebabkan oleh minimnya infrastruktur dan investasi. Contohnya ; di Sumatera Utara terdapat kendala pasokan energi, Sumatera Barat terkendala isu tsunami, Batam terkendala status Batam Free Trade Zone yang belum jelas, Bengkulu terkendala pelabuhan dan Sumatera Selatan terkendala rusaknya jalan. Pimpinan Kantor BI Makassar, sekaligus Pimpinan BI Regional Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Kalimantan, Zaeni Aboe Amin, mengakui adanya kesulitan pemberian kredit oleh perbankan di regionalnya itu. Padahal, potensi alam dan buatan yang peluangnya begitu besar dan belum tereksplorasi. Namun, Aboe menilai, potensi daerah tidak melulu harus tercermin dari nilai LDR (loan to deposit ratio) dari perbankan. "Karena LDR yang tinggi tidak akan berguna jika ternyata dana pihak ketiga (DPK) rendah, ucapnya. Wilayah yang seringkali disebut Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini, menurut Aboe, sebetulnya sangat besar bagi pendapatan domestik bruto nasional (PDB Nasional). Namun sayangnya, tingkat inflasi di KTI lebih tinggi dari tingkat inflasi secara nasional. Rr. Ariyani