TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua BPK Billy Satrio Boediono menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan keuangan dari hasil divestasi Indosat yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kita belum terima, kalau merasa sudah dikirim tolong dikirim kembali, ujar Billy kepada wartawan di Gedung BPK, Jumat (10/1). Menurut Billy, BPK berhak menerima laporan keuangan dari setiap pengalihan kepemilikan instansi pemerintah atau BUMN. Saat ini BPK belum ada rencana untuk melayangkan teguran atau somasi kepada pihak Kementerian BUMN. BPK sendiri, Amrin Siregar, anggota BPK khusus BUMN, BPK belum ada rencana secara khusus untuk mengaudit divestasi Indosat. Mungkin bisa dijadikan satu dengan audit BPPN, ujarnya. Dalam rencana kerjanya BPK akan mengaudit BPPN dan empat obligor penerima release and discharge. Pada tahaun 2002, BPK hanya sanggup mengaudit 22 laporan keuangan BUMN, karena BUMN di Indonesia jumlahnya terlalu banyak. Amrin menejelaskan, ada beberapa BUMN strategis yang menjadi program kerja BPK. BUMN yang akan diaudit tersebut dimasukkan ke dalam tiga kategori, yakni BUMN yang berdasarkan perundang-undangan, BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan BUMN yang terdapat dugaan atau indikasi KKN. Priandono --- TNR