Presiden Jokowi bertepuk tangan saat mengikuti sidang pleno di pertemuan ASEAN ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014. REUTERS/Damir Sagolj
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Negeri yang punya kekayaan sumber energi ini tak bisa mengalirkan energinya ke daerah terpencil. Bahkan di daerah yang dikenal sumber energi, yang terjadi selain banyak yang belum teraliri listrik, aliran listriknya malah biarpet.
“Batu bara, gas, hampir di semua provinsi ada, namun listrik tidak muncul. Kita harus selesaikan ini bersama dengan pemerintah daerah,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya saat membuka Musrenbang Nasional di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2014.
Akar masalahnya, kata Jokowi, ada pada kebijakan publik yang tidak benar dan tidak tepat. Juga soal birokrasi yang berbelit-belit. Contoh sederhana adalah, soal perizinan pembangkit listrik di Sumatera Selatan. (Baca juga: Jokowi: Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi, Faktanya...)
Jokowi mengaku kaget, sudah enam tahun perizinan untuk pembangkit listrik di Sumatera Selatan belum juga keluar. Sementara itu, di wilayah lain, pembebasan lahan juga belum rampung dalam empat tahun. Problem mendasar seperti ini kalau tidak diselesaikan akan terus terjadi. Percuma energi melimpah kalau listrik di daerah biarpet,” ujarnya.
Dalam lima tahun ke depan, Jokowi mengatakan pemerintahannya menargetkan bisa membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 megawatt. Pembangkit listrik tersebut akan dibangun di berbagai daerah. “Akhir Januari saya akan kejar lagi masalah penyederhanaan izin,” katanya. (Baca: Harga Naik, Pemerintah Belum Akan Impor Beras)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
5 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.