Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, melambaikan "salam tiga jari" kepada ribuan warga saat diarak dengan kereta kuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, 20 Oktober 2014. Berikut sejumlah salam khas dari sejumlah tokoh. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan pelemahan rupiah yang berlangsung beberapa pekan terakhir tidak akan berlangsung lama. Sebab, kata Jokowi, fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan, "Setelah ruang fiskal semakin lebar," kata Jokowi dalam penutupan Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa, 16 Desember 2014.
Menurut Jokowi, pelemahan nilai tukar rupiah hanya bersifat sementara. Jokowi mengatakan pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami oleh Indonesia. Tekanan di Indonesia, kata Jokowi, disebabkan oleh tingginya arus modal keluar. "Mulai ada penarikan dana lagi ke Amerika Serikat," ujar Jokowi. (Baca: Pelemahan Rupiah Lebih Parah dari 2008)
Secara terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pelemahan kurs tidak hanya dialami oleh Indonesia. Bahkan, kata Bambang, depresiasi rupiah termasuk yang paling rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lain. (Baca: Kurs Rupiah Lesu, Bagaimana Nasib APBN 2015? )
Menurut Bambang, selama dua hari terakhir, rupiah melemah 2 persen. Angka ini relatif rendah jika dibandingkan dengan rubel Rusia yang melemah 10,2 persen dan lira Turki yang turun 3,4 persen. "Hanya Brasil yang lebih rendah, yaitu 1,6 persen," katanya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Bambang mengatakan pelemahan rupiah sejak awal tahun hingga saat ini mencapai 4 persen. Angka ini, kata dia, juga termasuk rendah jika dibandingkan dengan rubel Rusia yang mencapai 48 persen, lira Turki 8,9 persen, dan real Brasil 12,4 persen.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.