Presiden Jokowi (kedua kanan) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, mendapatkan sambutan dari anak-anak setibanya di Bandara Internasional Busan, Korsel, 10 Desember 2014. Jokowi akan menghadiri KTT ASEAN-Korsel selama dua hari. AP/Yonhap, Hwang Kwang-mo
TEMPO.CO, Busan - Di sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi Hubungan ASEAN-Korea Selatan, Presiden Joko Widodo menemui beberapa taipan Negeri Ginseng di Hotel Haeundae Grand, Rabu malam, 10 Desember 2014. Para pengusaha tersebut berminat terus berinvestasi di Indonesia. Jokowi membuka diri dan mendorong mereka agar investasi tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. (Baca: Lihat Pabrik Korsel, Jokowi: Teknologi Luar Biasa)
"Jangan hanya investasi di Jawa," kata Jokowi seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis malam, 11 Desember 2014. Jokowi ingin penanaman modal itu juga dilakukan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. "Yang paling penting persepsi ramah investasi,” ujarnya.
Di antara pengusaha Korsel yang bertemu dengan Presiden Jokowi adalah CEO Posco, Kwon Ohjoon, yang ditemani Wakil Presiden Senior Posco, Chang In Hwan. Ada pula Presiden Daewo Logistic A.N. Yongnam. Pabrik baja BUMN PT Krakatau Steel telah membuat kerja sama (jointy venture) dengan Posco di Cilegon, Banten. (Baca: Ke Korsel, Jokowi 'Jualan' Sungai Jakarta)
Menurut Jokowi, para pengusaha tersebut menangkap rencana pemerintah memperbaiki atmosfer investasi di Indonesia, terutama pada sektor industri. “Kita memang membutuhkan industri kimia, industri baja, dan lainnya," kata Jokowi.
Pengusaha Korea Selatan, Jokowi menuturkan, amat meminati Indonesia. "Mereka sangat ingin masuk di bidang industri, pembangkit listrik, dan pembangunan pabrik pupuk,” tuturnya.
Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Widodo berkunjung ke Busan selama dua malam, 10-12 Desember 2014. Agenda kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Korea Selatan sejak dilantik pada Oktober 2014 adalah menghadiri KTT Perayaan 25 Tahun Dialog ASEAN-Korsel pada 11-12 Desember 2014.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
