TEMPO.CO, Jakarta - Penerapan uji mutu SNI (server name indication) produk impor harus menggunakan laboratoriun dalam negeri. Selama ini, uji mutu SNI banyak dilakukan di luar negeri, seperti Cina.

Implementasi uji mutu SNI itu dibahas dalam pertemuan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Senin, 1 Desember 2014. "Kami membahas bahwa semua produk yang impor harus menggunakan laboratoriun di dalam negeri untuk uji mutunya. Ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen," kata Rahmat, usai melakukan pertemuan dengan Saleh di Kementerian Perindustrian, Jakarta.(Baca:Pemerintah Terbitkan SNI Baja untuk Keperluan Umum )

Rahmat mengakui, selama ini uji mutu SNI banyak dilakukan di luar negeri. Hanya sedikit uji mutu produk yang dilakukan laboratorium di dalam negeri. Alasannya, laboratorium di Indonesia belum lengkap. Selain itu, uji mutu di luar negeri juga atas permintaan bea cukai. "Uji lab di Tiongkok itu dilakukan atas permintaan bea cukai, yang mungkin belum siap karena dwelling time-nya lama. Karena itu, dilakukan di luar negeri," kata Saleh menambahkan.

Fakta bahwa uji mutu di luar negeri, membuat Rahmat mengakui banyak barang impor yang tak memenuhi uji SNI. Dia mencontohkan, mainan anak-anak yang diimpor dari Cina tidak memenuhi standard SNI. Mainan itu jika terkena suhu panas akan mudah menguap dan akan membahayakan kesehatan, jika terhirup anak-anak. Dia menambahkan, ketentuan penggunaan uji lab dalam negeri ini akan dimatangkan lagi dalam pertemuan berikutnya.(Baca: Jelang AFTA, 50 Industri Mainan Ditargetkan SNI)

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan penerapan SNI untuk IKM dalam negeri masih rendah. Dari sosialisasi terhadap 130 pelaku IKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang sudah berstandar SNI dengan difasilitasi APBN saja baru 10 persen. "Padahal, Kementerian Perindustrian menyiapkan anggaran Rp 2 miliar pembiayaan SNI bagi IKM," kata Euis. Biaya satu SNI berkisar Rp 20 juta.

Dia mengatakan pihaknya akan terus mendorong, mensosialisasikan, dan membina IKM untuk menerapkan SNI di produk-produk mereka. "Kalau kurangnya mesin, kami restrukturisasi, kalau mesinnya mahal, barengan-lah dengan IKM lainnya," katanya. (Baca: Awas, 90 Persen Mainan Anak-anak Berbahaya!)

Menurut Euis, penerapan SNI untuk mainan dan pakaian akan diundur selama 6 bulan. Seharusnya, penerapan SNI mainan dan pakaian diterapkan pada November ini. Dia berharap pengunduran ini dimanfaatkan pelaku IKM untuk segera mengurus SNI. "Apalagi Sucofindo sudah berikan diskon 50 persen untuk pembiayaan SNI," kata Euis.

AMIRULLAH

Baca juga:
Munas di Bali, Polisi Jaga Ketat Kantor DPP Golkar
Persija Bebaskan Rahmad Darmawan Pilih Pemain
OJK Terbitkan Sertifikat Beragun Aset Perumahan
Dortmund Terpuruk, Jurgen Klopp Enggan Mundur