Rekam Jejak Amien Sunaryadi di Berbagai Lembaga  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 19 November 2014 14:38 WIB

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amin Sunaryadi. TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang baru, Amien Sunaryadi, ingin melawan korupsi sejak dulu. Hal itu sudah menjadi cita-citanya sejak muda. Dia berharap bisa bekerja di lembaga audit pemerintah daerah Papua. Namun keinginannya baru terwujud saat menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga akhirnya memimpin SKK Migas. Tak heran, ia kemudian disebut pejuang antikorupsi.

"SKK Migas harus diurus oleh seorang pejuang. Saya sebagai Menteri ESDM menilai beliau adalah pejuang. Misalnya jasa beliau sebagai pimpinan KPK jilid pertama, mendesain cara kerja KPK,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Rabu, 19 November 2014. (Baca: Amien Sunaryadi Lawan Korupsi Sejak di STAN)

Lahir di Malang pada 23 Januari 1960, Amien memulai perjuangan antikorupsinya ketika menjadi asisten dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Banten. Di sana, pada 1983, ia terlibat investigasi kasus bocornya soal-soal ujian. Ia berhasil menangkap mahasiswa-mahasiswa senior serta pegawai STAN yang memperjualbelikan soal ujian. (Baca: Amien, Mantan Petinggi KPK, Pimpin SKK Migas)

Tak lama kemudian, Amien pindah ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Alasan Amien: bosan dan mengidamkan kerja lapangan. Di bagian pengawasan BPKP, ia mulai mengasah kemampuan auditnya. Tak puas dengan ilmu yang didapat di BPKP, pada 1993 Amien mengambil program master akuntansi di Georgia State University.

Selain itu, ia juga mengambil sejumlah kursus audit dan pelatihan antikorupsi di Australia. Dari kuliah dan kursus-kursus itu, Amien paham bahwa korupsi bisa dibongkar dari utak-atik angka akuntansi. (Baca: Menteri ESDM : Amien Sunaryadi Seorang Pejuang)

Di BPKP, karier Amien berkembang pesat meski dia sempat bentrok dengan atasannya dan mengancam mengundurkan diri. Bekerja sekitar 18 tahun di BPKP, jabatan terakhir Amien di sana adalah Kepala Subdirektorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan.

Tak puas berkarya di lembaga dalam negeri, Amien menjajal peruntungan di lembaga internasional. Pada Oktober 2000, Amien menerima tawaran PricewaterhouseCoopers, sebuah perusahaan audit internasional. “Gaji di sana sepuluh kali lipat,” ujar Amien.

Tiga tahun di PricewaterhouseCoopers, Amien mendapat ilmu-ilmu baru lagi. Dari sana, Amien memperoleh teknik digital forensik dan penggeledahan, ilmu yang berguna saat ia menjabat pimpinan KPK pada 2003. Berbekal ilmu yang didapat selama puluhan tahun, Amien mengembangkan berbagai teknik investigasi ketika memimpin KPK. Beberapa di antaranya adalah penyadapan dan sting investigation.

Amien menangani kasus-kasus besar, seperti korupsi di Komisi Pemilihan Umum dan Bulog. Sayang, meski punya banyak ide dan integritasnya terjaga, Amien terjegal dalam seleksi pimpinan KPK 2007-2011. "Ia berada di momen yang tak tepat, saat anggota DPR khawatir kewenangan KPK kelewat besar," ujar Menteri Agama Lukman Hakim saat menjadi legislator pada 2007.

ISTMAN MP | TIM TEMPO

Berita lain:
BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
Beda Jokowi dan SBY dalam Umumkan Kenaikan BBM
Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna

Berita terkait

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

20 hari lalu

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.

Baca Selengkapnya

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

2 Maret 2024

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.

Baca Selengkapnya

34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

18 Januari 2024

34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.

Baca Selengkapnya

Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

16 Oktober 2023

Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?

Baca Selengkapnya

Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

26 Juli 2023

Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Baca Selengkapnya

5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

11 Februari 2023

5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

11 Februari 2023

Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

10 Februari 2023

Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

7 Februari 2023

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

6 Februari 2023

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.

Baca Selengkapnya