Penumpang menunggu dikeberangkatan bus di terminal Senen, Jakarta, Rabu (28/3). Organisasi Angkutan Darat (Organda) akan menaikkan tarif jasa angkutan umum sebesar 35 persen mulai 1 April nanti. Kenaikan tarif diberlakukan jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 5 persen sampai 15 persen pada waktu yang sama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta - Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda), Andriansyah, menyiapkan beberapa cara untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satunya melalui kerja sama dengan PT Pertamina dan PT Inti untuk memasang alat pendeteksi Radio-frequency identification (RFID) pada kendaraan umum. "Karena angkutan umum masih membutuhkan BBM bersubsidi," kata dia kepada Tempo.
Menurut Andrianysah, RFID memudahkan Organda dan Pertamina untuk menyortir kendaraan umum yang memiliki jatah bensin bersubsidi. Cara ini, kata dia, sudah diuji coba di wilayah Batam dan Kalimantan. "Hasilnya efektif," ujarnya. (Baca: BBM Naik, Industri Otomotif Syok Sebentar Saja).
Namun, menurut Andriansyah, cara ini baru bisa dilakukan jika pemerintah memberikan pengecualian kepada kendaraan umum agar tetap mendapat jatah BBM bersubsidi. Menurut dia, saat ini kendaraan umum masih membutuhkan bensin bersubsidi untuk menghindari kenaikan tarif. Organda ragu untuk menaikan tarif karena beban masyarakat sudah berat. (Baca: Harga BBM Diusulkan Naik Rp 3.000 per Liter).
Andriansyah menilai, jika BBM naik dan ongkos angkutan melonjak, muatan akan berkurang. Sebab. masyarakat tak tertarik menggunakan kendaraan umum yang tarifnya mahal. "Jika jumlah penumpang terus turun, otomatis tak bisa beroperasi. Bisa bangkrut kita," katanya.
RFID bisa menyimpan dan mengambil data kendaraan dari jarak jauh. Alat ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah BBM yang dikonsumsi satu kendaraan. Dengan menggunakan alat ini, pemerintah bisa memantau jenis BBM yang digunakan dan volume koinsumsinya.
