Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Ia tak menutup kemungkinan akan menggunakan dana kompensasi Rp 5 triliun yang sudah terdapat di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014.
"Semuanya masih menunggu arahan dari Pak Presiden, saya belum bisa komentar," kata Bambang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Selasa, 28 Oktober 2014. (Baca: HargaBBM Diusulkan Naik Rp 3.000 per Liter)
Jadwal rapat koordinasi tentang kenaikan harga BBM juga belum diagendakan. "Kalau dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saya akan lakukan komunikasi bilateral terkait kuota," kata dia. (Baca: Kenaikan HargaBBM Dibahas Hari Ini)
Rencana pengurangan subsidi BBM yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo, menjadi program yang paling ditunggu realisasinya saat ini. Sebab, anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat membebani APBNP 2014. (Baca: Rapat Perdana Kabinet Kerja Belum Bahas BBM)
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng mengharapkan ada kebijakan baru untuk mengendalikan BBM subsidi. "Ya harus ada kebijakan baru, apakah pengendalian baru, peraturan menteri baru, atau ada yang lebih baru lagi," kata Andy seusai konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin, 27 Oktober 2014.
Andy mengusulkan subsidi BBM bisa dipangkas hingga Rp 3 ribu-4 ribu per liter. Ia menjamin dengan pemangkasan tersebut, kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup hingga akhir tahun. "Pokoknya kalau Rp 3 ribu-4 ribu per liter itu bagus banget, kami akan mengusulkan segitu," ujarnya.
