Seorang pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) duduk di tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang habis di SPBU Tamanan Kota Kediri, Jawa Timur, 25 Agustus 2014. SPBU di wilayah Kota Kediri kehabisan BBM Jenis Solar sejak Ahad (24/8). ANTARA/Rudi Mulya
TEMPO.CO , Jakarta:Rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo sebelum menjabat menjadi program yang paling ditunggu realisasinya saat ini. Sebab, anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat membebani anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2014.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng mengharapkan ada kebijakan baru untuk mengendalikan BBM subsidi. "Ya harus ada kebijakan baru, apakah pengendalian baru, peraturan menteri baru, atau ada yang lebih baru lagi," kata Andy usai konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin, 27 Oktober 2014.
Menurut Andy, pihaknya akan mengusulkan pengalihan subsidi BBM. Artinya penghematan subsidi akibat kenaikan harga BBM bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti membangun infrastruktur di desa.
Andy mengusulkan subsidi BBM bisa dipangkas hingga Rp 3.000-Rp 4.000 per liter. Ia menjamin dengan pemangkasan tersebut, kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup hingga akhir tahun. "Pokoknya kalau Rp 3.000 - Rp 4.000 per liter itu bagus banget, kami akan mengusulkan segitu," ujarnya.
Kemarin, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Edy Hermantoro mengatakan, pihaknya diundang ke kantor Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas masalah kenaikan harga BBM. Dalam pertemuan itu akan dibahas teknis inflasi dan kenaikan harga BBM. "Tapi masih bahas teknis saja kalau BBM naik sekian inflasinya berapa," ujarnya, Senin 27 Oktober 2014.
