Disebut Hambat Kabinet Jokowi, Ini Pembelaan PDIP  

Reporter

Kamis, 23 Oktober 2014 12:09 WIB

Jokowi-Jusuf Kalla, beri keterangan pers usai pertemuan tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. Jokowi umumkan susunan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 kalangan profesional partai politik. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan sikap fraksinya yang belum memberikan daftar nama anggota alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat bukan faktor utama mundurnya jadwal pengumuman kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, DPR masih bisa memberi rekomendasi kepada Presiden Jokowi meski Komisi II, yang membidangi pemerintahan, belum terbentuk. "Pembahasan bisa dilakukan di Badan Musyawarah atau penggantinya, yakni rapat konsultasi fraksi," kata Bambang ketika dihubungi Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca : Calon Menteri, Marwan Ja'far Dipanggil ke Istana)

Rapat konsultasi fraksi, kata Bambang, bisa memberi keputusan atas surat Jokowi ihwal pertimbangan perubahan nomenklatur kabinet. Surat itu semestinya dibahas agar kabinet bisa segera bekerja. (Baca : Kubu Jokowi Dimintai Nama Untuk Alat Kelengkapan)

Bambang mengatakan pimpinan alat kelengkapan DPR tak perlu diputuskan dengan tergesa-gesa. Dia beralasan, setiap partai mempunyai mekanisme sendiri. Setiap partai masih berhak melakukan lobi politik, musyawarah, atau, bila perlu, rapat konsultasi terkait dengan posisi pimpinan ini. (Baca : Luhut Panjaitan Temui Jokowi di Istana)

Sebelumnya, mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno, mengatakan rencana pengumuman kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla kemarin batal karena pemerintah masih menunggu pertimbangan dari Dewan. "Karena masih menunggu pertimbangan dari DPR," kata Rini di pintu masuk Istana Negara, Rabu, 22 Oktober 2014.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pembahasan nomenklatur di parlemen terhambat karena ada lima fraksi yang belum mengumpulkan daftar anggota alat kelengkapan, yakni Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Persatuan Pembangunan. Semuanya merupakan penyokong Jokowi. Taufik melanjutkan, upaya tersebut dilakukan untuk menghambat pemilihan alat kelengkapan Dewan karena adanya syarat bahwa rapat pemilihan harus diikuti minimal enam fraksi.

SUNDARI

Berita Terpopuler
Ini Dia Calon Pembantu Presiden Jokowi
Datang ke Istana, Siti Nurbaya Dites Jokowi
Polisi Tangkap Basah Maling Spion Mobil Mewah
Rilis Menteri Batal, Mega Gelar Rapat Rahasia
Ini Bocoran Struktur Kabinet Jokowi

Berita terkait

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

50 menit lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

1 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

1 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

1 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

2 jam lalu

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

3 jam lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

4 jam lalu

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

Presiden Jokowi akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang tadinya berakhir pada 31 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

4 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

4 jam lalu

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

5 jam lalu

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya