Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino, menjelaskan bentuk logo terbaru di hotel Mulia, Jakarta, Rabu (22/02). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Richard Joost Lino mengatakan akan mempertimbangkan terlebih dulu jika ada tawaran menjadi menteri. Dia baru akan menerima tawaran tersebut jika arahan dan tugasnya jelas.
"Saya akan lihat dulu. Tapi, kalau saya lebih baik, sih, mengurusi Pelindo I sampai IV saja," kata Lino saat dihubungi, Selasa, 21 Oktober 2014. Selain itu, Lino mengatakan, bila menduduki posisi salah satu menteri, dirinya juga akan mempertimbangkan unsur kesesuaian dengan profesinya saat ini. (Baca: PDIP: PPP Dapat Jatah Menteri Kabinet Jokowi)
Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan segera mengumumkan posisi menteri yang mengisi kabinetnya. Beberapa nama baru diprediksi akan mengisi pos strategis kabinetnya. Selain dari kalangan partai, Jokowi juga memberi tempat bagi para profesional nonpartai. Beberapa nama yang kerap disebut antara lain Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II R.J. Lino serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan. Dua nama tersebut digadang-gadang menduduki jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara menggantikan Dahlan Iskan. Selain Menteri BUMN, nama Lino juga disebut-sebut sebagai kandidat calon Menteri Maritim. (Baca: Selidiki Calon Menteri, KPK Tak Punya Cukup Waktu)
Walaupun dinilai memiliki kinerja baik di Pelindo II, beberapa kalangan tak setuju jika Lino menjadi menteri. Alasannya, dia pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pelabuhan beberapa waktu lalu.
Menurut Lino, sosok untuk Menteri BUMN nantinya harus mengerti bisnis dan berasal dari kalangan korporat. Selain di tingkat menteri, pejabat eselon I dan II seharusnya juga berasal dari korporat, bukan pegawai negeri sipil seperti saat ini.
Ihwal dirinya yang pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi pembangunan pelabuhan beberapa waktu lalu, Lino mengaku tak terlalu mempermasalahkannya. Sebagai warga negara yang baik, panggilan itu wajib dihadiri. Dia justru menyayangkan persepsi masyarakat selama ini. "Seolah-olah kalau dipanggil KPK itu salah, padahal kan belum tentu," katanya.
